Kamis, 18 Juli 2024   |   WIB
id | en
Kamis, 18 Juli 2024   |   WIB
LKPP 2023 Raih WTP, BIG Siap Menuju Transisi Pemerintahan yang Akuntabel

Jakarta, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023. Hasil ini diumumkan saat Penyampaian LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.

“Meskipun BIG sudah memperoleh predikat WTP, kita tetap harus betul-betul merapihkan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar ketika dimulai pemerintahan presiden baru, pengelolaan keuangan BIG menjadi lebih baik lagi," ucap Sekretaris Utama BIG Belinda Arunarwati Margono selepas acara.

Pada kesempatan ini, hadir pula Kepala BIG Muh Aris Marfai dan Inspektur BIG Habib Subagio. Diuraikan bahwa pada LHP LKPP tahun 2023 terdapat 81 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang mendapatkan opini WTP. Selain itu, ada empat LKKL yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Laporan ini merupakan wujud komitmen pemerintah atas pelaksanaan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam bentuk LKPP. Ketua BPK Isma Yatun menyatakan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sejak diberlakukannya undang-undang tersebut.

"Kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara secara bertahap meningkat. Sejak tahun 2016, Pemerintah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang konsisten sampai dengan tahun 2023. Sinergi dan resiliensi Pemerintah bersama para pemangku kepentingan juga telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan negara lain," papar Isma.

Lebih lanjut, Isma menyampaikan bahwa dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multistakeholder engagement yang efektif dan kolaboratif untuk pemerintah ke depan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas pencapaian WTP yang diraih kementerian/lembaga. Presiden juga menghimbau, bahwa reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan, terutama pada masa transisi pemerintahan saat ini.

"Penting untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil. Selanjutnya, pemerintahan presiden terpilih juga harus selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Presiden. (ES/NIN)