Cibinong, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk `Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Perkotaan` di Cibinong pada 27–28 November 2025. Forum ini mempertemukan perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta praktisi untuk memperkuat pemanfaatan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan wilayah dan tata kelola perkotaan.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial Dheny Trie Wahyu Sampurno. Ia menegaskan bahwa BIG tidak hanya berperan sebagai penyedia data, tetapi juga sebagai penggerak pemanfaatan informasi geospasial di berbagai sektor pembangunan.
“Informasi geospasial tidak boleh berhenti di BIG saja. Yang paling penting adalah bagaimana data ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan yang lebih tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sesi materi dimulai dengan paparan Nur Fitrianto Adi Suasono dari Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang menekankan pentingnya analisis spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Ia mencontohkan bagaimana peta dasar dan peta tematik mampu membantu pemerintah daerah membaca karakteristik wilayah secara lebih presisi.
“Analisis spasial memungkinkan kita menilai dampak pembangunan secara terukur. Dengan acuan yang seragam, setiap daerah bisa bergerak bersama,” tuturnya.
Paparan kedua disampaikan oleh Gensley dari Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri. Ia menyoroti kebutuhan integrasi data spasial dalam penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P ) agar penataan wilayah perkotaan lebih adaptif terhadap kondisi lapangan.
“Masalah perkotaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan dokumen tata ruang. Kita membutuhkan data faktual di lapangan yang terintegrasi dengan informasi geospasial agar kebijakan lebih responsif,” tegasnya.
Materi berikutnya disampaikan Kornelius Septyo Pramudito dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bogor. Ia memaparkan praktik pemanfaatan informasi geospasial untuk mengidentifikasi permukiman padat, akses pelayanan dasar, serta prioritas pembangunan di wilayah Bogor.
“Melalui data geospasial, kita dapat melihat wilayah secara menyeluruh untuk menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Pada sesi diskusi, peserta menyoroti beberapa tantangan utama, seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan data terstandar, serta mekanisme sharing data antarinstansi. Menanggapi hal tersebut, BIG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan data, bimbingan teknis, hingga pengembangan aplikasi pemanfaatan IG.
“BIG tidak ingin daerah bekerja sendiri. Integrasi data harus dilakukan bersama agar kebijakan yang dihasilkan lebih kuat,” jelas Reni Setyowati dari Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial BIG.
Melalui FGD ini, BIG berharap pemahaman mengenai peran strategis informasi geospasial dalam pembangunan perkotaan semakin menguat. Forum ini juga diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara BIG, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pemanfaatan informasi geospasial yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan.
Reporter: Azzahra P. Khairani
Editor: Kesturi Haryunani
