Jakarta, Berita Geospasial — Badan Informasi Geospasial (BIG) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Satu Data Tanggap Bencana Banjir dan Tanah Longsor Sumatera yang digelar di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada Senin, 22 Desember 2025. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat integrasi data dan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana di wilayah Sumatera.
Rapat membahas penguatan implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia untuk mendukung respon cepat terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Para pemangku kepentingan menekankan pemanfaatan data geospasial, citra satelit, serta dukungan operasional udara dalam situasi darurat. Integrasi data antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas perencanaan mitigasi, penetapan wilayah rawan, hingga efektivitas penanganan saat bencana terjadi.
Kepala BIG Muh Aris Marfai menegaskan peran BIG dalam seluruh siklus penanggulangan bencana. “BIG berperan dalam percepatan tanggap darurat bencana Sumatera, serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis geospasial pada rencana lokasi hunian sementara dan tetap, serta penyediaan peta dasar skala rinci. Untuk pemetaan, kami memanfaatkan foto udara drone dan citra radar Sentinel-1,” ujarnya.
Aris menambahkan, BIG juga tergabung dalam satuan tugas penertiban kawasan hutan untuk memverifikasi faktor penyebab banjir di Sumatera. “Hasilnya berupa data geospasial dasar dan data geospasial bencana Sumatera yang dapat diunduh melalui penghubung simpul jaringan di InaGeoportal,” katanya.
Dalam perencanaan lokasi hunian sementara dan tetap, BIG bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kolaborasi ini menghasilkan data geospasial pada Portal Kebijakan Satu Peta yang digunakan untuk analisis multilapis.
BIG juga menyiapkan sejumlah alternatif untuk penyediaan peta dasar skala rinci dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari swakelola data foto udara drone di lokasi bencana, kerja sama dengan Pusat Geospasial TNI Angkatan Udara, penyediaan peta dasar skala besar melalui proyek Integrated Land Administration, Spatial Planning, and Provision (ILASPP), hingga kolaborasi dengan IDSurvey dalam kerangka kerja sama Kerja Sama Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, penanganan dan pemulihan bencana di Sumatera tidak dapat dilakukan secara sektoral. “Semua harus berbasis kecepatan, ketepatan, dan akurasi melalui kebijakan Satu Data Indonesia, satu data, satu peta, dan satu angka. Dengan begitu, seluruh perencanaan, mitigasi, dan respons bencana bertumpu pada data yang sama, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas menekankan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan data kebencanaan yang andal. BIG mendorong standardisasi dan interoperabilitas data geospasial sebagai rujukan bersama.
TNI Angkatan Udara menyatakan kesiapan dukungan mobilisasi dan pemantauan udara. Sedangkan, DPR menegaskan peran pengawasan dan dukungan kebijakan untuk menjamin keberlanjutan program.
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menilai, rencana induk rekonstruksi dan rehabilitasi bencana Sumatera membutuhkan satu data dasar yang kuat. “Kita harus bergegas memperbaiki data negara, data terintegrasi yang mencakup data geospasial dan data numerik,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, para pihak menyepakati langkah tindak lanjut konkret untuk memperkuat ekosistem Satu Data Tanggap Bencana. Harapannya, upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan banjir serta tanah longsor di Sumatera sepanjang 2025 dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, rapat turut dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Udara beserta jajaran, serta Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun tata kelola data kebencanaan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Reporter: Bramanto Apriandi
Editor: Kesturi Haryunani
