Jakarta, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) pada Kamis, 20 Juni 2024 di Jakarta. Kerja sama ini berkaitan dengan Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Bidang Informasi Geospasial dalam Rangka Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Inisiasi kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Reformasi Birokrasi Tematik tema kemiskinan ekstrem tahun 2024, dimana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berperan sebagai leading sector pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ruang lingkup dari kerja sama ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi terkait kesejahteraan dengan rincian informasi keluarga; pengolahan dan penyediaan Informasi Geospasial Tematik; dan pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Antonius Bambang Wijanarto, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi geospasial merupakan kunci dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang paling membutuhkan intervensi. "Kerja sama ini memungkinkan kita untuk memiliki basis data yang lebih baik dan komprehensif, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Anton.
Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai hasil Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (PK-BKKBN) beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan dilengkapi dengan rincian informasi keluarga dan individu/jiwa dengan nama dan alamat (by name by address) sehingga dapat digunakan sebagai sumber data untuk mempertajam pensasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryartono, menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah langkah penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Data yang akurat dan terkini sangat krusial dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pengentasan kemiskinan. Informasi yang real time akan mempengaruhi intervensi kebijakan. Dengan sinergi antara Kemenko PMK dan BIG, kita berharap dapat mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah," kata Nunung.
Nunung menambahkan bahwa ada tiga strategi besar dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yakni penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan yang terakhir adalah diperlukannya analisis data-data spasial untuk mendukung strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Dengan penandatanganan perjanjian ini, diharapkan sinergi antara BIG dan Kemenko PMK dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, serta mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkelanjutan.
Acara penandatanganan kerja sama ini merupakan rangkaian dari kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) Tahun 2024 yang merupakan agenda tahunan BIG. Sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, forum ini diselenggarakan untuk mengevaluasi dan merencanakan penyelenggaraan IG Nasional oleh pemerintah pusat dan daerah. Rakornas IG Tahun 2024 mengangkat tema "Penguatan Landasan Transformasi Informasi Geospasial yang Holistik, Integratif, dan Berkelanjutan dalam rangka Menuju Indonesia Emas”.
Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan talkshow dengan narasumber Sekretaris Utama BIG Belinda Arunarwati Margono; Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh; Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Uke Mohammad Hussein, dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono. (MN/DRM)
