Jakarta, Berita Geospasial – Tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di kawasan Laut Tiongkok Selatan membutuhkan kolaborasi lintas negara. Upaya memperkuat kerja sama tersebut menjadi fokus dalam 21st Working Group Meeting on Marine and Coastal Environment in the South China Sea dan 35th Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea yang berlangsung di Jakarta pada 28–29 September 2026.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafi’i selaku Head of Committee /Farah
“Melalui forum ini, kami berharap terbangun kerja sama regional, pertukaran pengetahuan, trust building, serta tindakan kolektif untuk mengatasi berbagai tantangan pesisir yang dihadapi negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafi’i selaku Head of Committee pertemuan kelompok.
Pertemuan yang digelar BIG bersama Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri dan Pusat Studi Asia Tenggara tersebut diikuti 85 peserta dari delapan participating parties, yakni Brunei Darussalam, Cina, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Chinese Taipei, dan Vietnam.
Pada pertemuan kelompok ke-21, para peserta mengangkat tema Marine Spatial Planning (MSP) atau penataan ruang laut. Konsep ini menjadi salah satu pendekatan penting untuk mengatur berbagai aktivitas manusia, pemanfaatan sumber daya, serta perlindungan lingkungan dalam satu kerangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu.
Direktur Sistem Referensi Geospasial Moh. Fifik Syafiudin menyampaikan arah tema Working Group ke-22 /Farah
Forum tersebut mempertemukan peneliti dan praktisi dari berbagai participating parties untuk membahas perkembangan, metodologi, serta berbagai bentuk adaptasi yang dilakukan dalam mengelola ruang pesisir dan laut. Delegasi dari Indonesia, Vietnam, dan Chinese Taipei turut memaparkan upaya, tantangan, serta capaian masing-masing dalam menerapkan penataan ruang laut.
Diskusi juga menyoroti kebutuhan akan tata kelola ruang laut terpadu yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemanfaatan ruang dengan perlindungan lingkungan. Selain itu, peserta membahas pengembangan infrastruktur pelabuhan yang tangguh serta sistem peringatan dini multibahaya yang terintegrasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan kawasan pesisir.
Pembahasan tidak berhenti pada evaluasi capaian. Dalam sesi evaluation and future direction, Direktur Sistem Referensi Geospasial Moh. Fifik Syafiudin menyampaikan arah tema untuk Working Group ke-22 yang akan berlangsung pada 2027.
Tema tersebut akan berfokus pada ketahanan pesisir berbasis sains dan teknologi di Laut Tiongkok Selatan. Sejumlah isu yang akan menjadi perhatian meliputi integrasi informasi bahaya pesisir, kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah, erosi pesisir, hingga dumping at sea.
“Pada Working Group ke-22, kami akan mendorong pembahasan yang lebih komprehensif mengenai ketahanan pesisir dengan memanfaatkan sains dan teknologi. Isu seperti kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah, erosi pesisir, dan berbagai bahaya pesisir perlu dilihat secara terintegrasi agar dapat mendukung pengelolaan kawasan yang lebih adaptif,” ujar Fifik.
Pendekatan berbasis sains dan teknologi diharapkan dapat memperkuat pemahaman para participating parties terhadap perubahan lingkungan pesisir, sekaligus mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Sejalan dengan agenda tersebut, Indonesia melalui BIG mengajukan proposal proyek baru dalam forum lokakarya ke-35 bertajuk Integrated Baseline Assessment of Coastline Change, Sea-Level Rise, and Land Subsidence. Proyek ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Proyek ini akan memadukan informasi mengenai perubahan garis pantai, kenaikan muka air laut, dan penurunan muka tanah sebagai dasar untuk memahami dinamika wilayah pesisir. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperluas cakupan pengetahuan sekaligus mendorong pemanfaatan informasi geospasial secara bersama.
Pertemuan kelompok dan lokakarya ini menjadi ruang untuk mempertemukan pengalaman, pengetahuan, dan gagasan dari berbagai negara dalam menghadapi tantangan pengelolaan pesisir dan laut. Isu perubahan garis pantai, kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah, hingga ancaman bencana pesisir menunjukkan perlunya pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Indonesia mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan memperkuat sinergi antarpihak dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kolaborasi berbasis sains, teknologi, dan informasi geospasial diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kawasan yang lebih tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan lingkungan pesisir.
Reporter: Ridho Ilahi
Editor: Kesturi Haryunani
