Cibinong, Berita Geospasial – Upaya memperkuat sistem mitigasi bencana di Indonesia terus didorong melalui integrasi data geospasial dan geologi. Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Geologi untuk membangun sistem data nasional yang lebih terintegrasi dalam mendukung perencanaan geologi di seluruh daerah.
Kolaborasi tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyusunan peraturan presiden (perpres) tentang penyelenggaraan data nasional untuk perencanaan geologi. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan data geologi lintas sektor.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Lana Sania mengatakan, kehadiran perpres tersebut menjadi penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan data geologi nasional. “Harapan kami adalah bagaimana nanti perpres ini dapat memberikan pengakuan kepada semua lembaga dalam menangani data nasional untuk perencanaan geologi yang ada di semua daerah,” ujarnya pada Senin, 9 Maret 2026.
Plt Kepala Badan Geologi Lana Sania dan Plt Kepala BIG Mohamad Arief Syafii /dok. Humas
Selama ini, lanjut Lana, pengaturan terkait data geologi masih berada pada tingkat peraturan menteri (permen). Dengan naiknya status regulasi menjadi perpres, pemerintah berharap koordinasi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dapat berjalan lebih kuat dan sistematis.
Tidak hanya memperkuat landasan hukum, pemerintah juga berencana memperluas cakupan pemantauan bencana geologi. Jika sebelumnya fokus pada empat matra bencana, yakni gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah, ke depan cakupan pemantauan akan diperluas menjadi tujuh matra.
Tambahan tersebut meliputi pemantauan gerakan tanah di wilayah terpencil (remote area), likuefaksi, serta abrasi atau agresi pantai. Perluasan ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang semakin komplek.
BIG mendukung penguatan sistem mitigasi bencana dengan menyediakan infrastruktur data dasar geospasial yang lebih detail. Saat ini, BIG tengah memetakan seluruh wilayah Indonesia menggunakan peta dasar skala besar dengan resolusi Digital Elevation Model (DEM) hingga satu meter.
Teknologi tersebut memungkinkan identifikasi potensi bencana secara lebih dini, seperti longsor, banjir, hingga keberadaan patahan aktif. BIG menargetkan pemetaan resolusi tinggi ini dapat diselesaikan dalam tiga tahun ke depan.
Kolaborasi antara BIG dan Badan Geologi juga telah menghasilkan sejumlah sistem pemantauan berbasis teknologi yang terintegrasi. Salah satunya adalah pemantauan gunung api melalui integrasi lima stasiun pemantauan berbasis Global Positioning System (GPS)/Global Navigation Satellite System (GNSS) real time di Gunung Slamet, yang ke depan akan dikembangkan di Gunung Merapi.
Selain itu, kedua lembaga juga melakukan pengawasan terhadap sejumlah sesar aktif di Indonesia, seperti Sesar Opak dan Cimandiri, serta mengidentifikasi sesar lain seperti Sesar Citarik dan Baribis. Informasi ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi risiko bencana di wilayahnya.
Kolaborasi antara Badan Informasi Geospasial dan Badan Geologi /dok. Humas
Dalam pemantauan tsunami, sistem juga terhubung dengan aliran data dari 289 stasiun pasang surut yang dikirimkan secara real time untuk mendukung pemodelan tsunami. Sedangkan, pemantauan penurunan muka tanah (land subsidence) dilakukan melalui pengolahan data di sepanjang jalur pantai utara Jawa dengan perangkat lunak analisis geospasial mutakhir.
Plt Kepala BIG Mohamad Arief Syafii menegaskan, integrasi data menjadi kunci dalam memperkuat sistem mitigasi bencana di masa depan. Menurutnya, data yang dihasilkan harus dimanfaatkan seluas-luasnya oleh berbagai pihak.
“Kami ingin data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk menghasilkan produk-produk turunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Jika masyarakat bisa mendapatkan informasi ini secara real time dan online, kewaspadaan terhadap bencana juga akan meningkat,” kata Arief.
BIG juga mendorong penerapan prinsip `one map one data` melalui pemanfaatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Sistem ini memungkinkan pertukaran data antarinstansi melalui mekanisme web service, sehingga setiap lembaga dapat mengakses data yang sama tanpa harus menggandakan penyimpanan data fisik. Pendekatan ini dinilai penting untuk menghindari duplikasi data yang kerap menimbulkan perbedaan versi informasi antarinstansi.
Ke depan, sinergi antara BIG dan Badan Geologi tidak hanya berhenti pada pertukaran data. Integrasi informasi geospasial dan geologi juga diharapkan dapat masuk ke dalam proses perencanaan tata ruang.
Reporter: Asri Nurpalah
Editor: Kesturi Haryunani
