Jakarta, Berita Geospasial – Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Belinda Arunarwati Margono menghadiri Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta pada Selasa, 18 Oktober 2025. Ia hadir didampingi Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Mone Iye Cornelia Marschiavelli.
Saat sesi presentasi, Belinda memaparkan berbagai inovasi BIG dalam memperkuat layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia menegaskan bahwa BIG terus mendorong transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pemutakhiran e-PPID BIG.
“Optimalisasi PPID BIG kami lakukan melalui integrasi SPBE, standarisasi klasifikasi informasi, serta peningkatan kualitas layanan agar semakin responsif dan inklusif,” ujar Belinda.
Selain penguatan PPID, BIG juga mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BIG 2025. Belinda menjelaskan, pembaruan JDIH dilakukan secara mandiri oleh pegawai BIG sebagai bentuk komitmen lembaga terhadap transparansi dan inovasi.
“JDIH BIG 2025 adalah wujud komitmen kami terhadap transparansi dan inovasi,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Belinda memaparkan upaya BIG dalam memperluas akses informasi geospasial melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0. Platform tersebut kini terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat interoperabilitas data.
“Geoportal KSP 2.0 kami desain untuk memperkuat interoperabilitas data dan memberikan akses yang lebih luas bagi publik serta pemangku kepentingan,” jelasnya.
Setelah penyampaian materi, acara berlanjut dengan sesi diskusi dan klarifikasi bersama panelis, yaitu Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Ketua KIP Bidang Kelembagaan Handoko Agung Saputro, dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pertahanan Sri Murtiana.
Menutup diskusi, Belinda kembali menegaskan komitmen BIG dalam menghadirkan layanan informasi publik yang transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Informasi geospasial yang terbuka merupakan fondasi pembangunan yang maju, adil, dan inklusif,” tutupnya.
Reporter: Farrah Leovita Pangestu
Editor: Kesturi Haryunani
