Cibinong, Berita Geospasial – Delegasi Ocean for Development Program (OfD) Norwegia mengunjungi Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Kamis, 7 Agustus 2025. Pertemuan ini diharapkan menjadi platform strategis untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait penyusunan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) di Indonesia, dengan fokus utama pada peran sentral BIG dalam implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP).
Dalam sambutannya, Direktur Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik (DISIGT) BIG, Lien Rosalina, mengungkapkan apresiasi atas kehadiran tim delegasi Norwegia dan tim teknis penyusun NSDL nasional dalam kegiatan ini.
"Harapannya di tahun 2025-2029 program terkait pengelolaan ekonomi biru ini akan terus berlanjut, sejalan dengan program penyusunan NSDL Indonesia yang telah dilaksanakan sejak 2020 oleh BIG, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Rekam Nusantara Foundation,” ujar Lien.
NSDL sendiri berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif aset kelautan, yang krusial untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan perlindungan ekosistem laut. Penguatan ekonomi biru berkelanjutan ini akan mendukung program lainnya, seperti pengelolaan kawasan konservasi laut dan wilayah pesisir, bencana alam, wilayah pembangunan tanggul laut raksasa, serta pulau-pulau kecil terluar Indonesia.
Para peserta rapat berfoto bersama di depan signage BIG. dok.BIG/Agung Teguh
“Namun kami dihadapkan pada belum meratanya cakupan ketersediaan citra satelit resolusi tinggi di seluruh Indonesia. Sehingga peluang kerja sama dalam penyediaan citra satelit resolusi tinggi terbaru akan berguna dalam memastikan pembaruan berkala dari seluruh wilayah pemetaan nasional,” pungkas Lien.
Turut hadir, Rachman Rifai Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial (KJIG) BIG menjelaskan terkait KSP kepada para tamu.
“Dalam kaitannya dengan KSP, salah satunya adalah berbagi pakai data. KSP sendiri lahir karena adanya tumpang tindih perijinan di Indonesia. Yang awalnya mencapai 40%, melalui KSP bisa dikurangi sebesar 10% dan akan terus ditingkatkan ke depannya. Kebijakan ini juga didukung dengan kebijakan keterbukaan data, dimana semua data telah dipublikasikan secara terbuka. BIG sendiri juga akan melakukan penguatan data, agar data yang ditampilkan bisa lebih baik,” jelas Rachman.
Lien kemudian menambahkan bahwa tantangan dalam implementasi KSP adalah terkait ketersediaan peta dasar. Semua peta tematik diharapkan mengacu pada satu peta dasar. Tapi bila peta dasar ini belum update/terbaru, maka implementasinya akan kurang maksimal. Harapannya peta dasar skala besar yang dihasilkan BIG bisa disebarkan, dimanfaatkan, dan secara rutin diperbarui.
Pada sesi diskusi, para delegasi OfD Norwegia menunjukkan minat besar untuk memahami kerangka kerja geospasial yang dibangun BIG. Para delegasi yang hadir dalam kunjungan ini merupakan perwakilan dari Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå/SSB), The Norwegian Institute for Water Research (Norsk Institutt for Vannforskning/NIVA), serta GRID-Arendal (partner United Nations Environment Programme (UNEP) di Norwegia).
Wenting Chen, periset senior NIVA, menyampaikan harapannya untuk belajar lebih banyak terkait kelautan dari pertemuan hari ini. Pihaknya juga telah melakukan beberapa penelitian perairan, makroalga, hingga pemetaan dan pemodelan habitat skala besar. Hasilnya menunjukkan banyak perubahan selama dua tahun terakhir.
Agenda hari ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama teknis yang lebih mendalam antara BIG dan lembaga terkait di Norwegia. Terutama untuk memperkuat manajemen sumber daya laut berbasis data yang akurat, sekaligus menunjukkan peran KSP sebagai fondasi kebijakan dalam mewujudkan tata kelola maritim yang transparan dan berkelanjutan di Indonesia.
Reporter: Intan Pujawati
Editor: Luciana Retno Prastiwi
