Cibinong, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Maret 2025 ini bertujuan untuk mempercepat tata kelola pertanahan dan perencanaan ruang di Indonesia.
Saat membuka rapat, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyampaikan pentingnya acara ini sebagai upaya sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga.
“Supaya kadastralnya segera tuntas, terutama kadastral APL (Areal Penggunaan Lain) dan Kehutanan, juga APL dan Transmigrasi,” tegas Nusron.
Pada kesempatan ini, Kepala BIG Muh Aris Marfai menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk struktur organisasi dengan berbagai peran. Dalam struktur tersebut ada pembina, pengarah, direktur, dan tim teknis yang bertanggung jawab atas kebutuhan peta untuk ILASPP.
“Pada prinsipnya, kami mencoba memastikan tim teknis yang akan bergerak,” ujarnya.
Ke depan, penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) menjadi salah satu prioritas utama, dengan target penyelesaian 33 wilayah perencanaan (WP) di Sulawesi pada tahun ini. BIG juga telah mempersiapkan lelang multi-years untuk produksi peta dasar skala besar, yang akan digunakan dalam perencanaan tata ruang nasional.
"Peta dasar ini akan menjadi fondasi utama dalam memastikan tata ruang yang lebih akurat dan efisien," tambah Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) BIG Mohamad Arief Syafii.
Adapun rapat koordinasi pelaksanaan ILASPP ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Transmigrasi. Seluruh pemangku kepentingan yang hadir turut berperan dalam penguatan administrasi pertanahan dan tata ruang.
Kementerian Transmigrasi mengusulkan inventarisasi hak pengelolaan (HPL) di kawasan transmigrasi. Sedangkan Kementerian Kehutanan mengajukan program perapatan batas kawasan hutan guna mendukung Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
Dengan adanya koordinasi intensif ini, diharapkan implementasi ILASPP dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terkait kepastian hukum atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan ruang. Program ini juga mendukung agenda pembangunan hijau dengan memastikan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim.
Rapat koordinasi ILASPP selanjutnya dijadwalkan dilaksanakan pada April 2025. Pada pertemuan tersebut akan dibahas efektivitas implementasi proyek di daerah-daerah prioritas.
Sebagai informasi, ILASPP merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan memperkuat keamanan tenurial lahan, serta mendukung pengelolaan lanskap berkelanjutan melalui pemetaan geospasial. Proyek ini juga berfokus pada percepatan penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang siap digunakan dalam sistem perizinan berbasis online atau biasa disebut Online Single Submission (OSS). (NIN/LR)
