Kamis, 14 November 2024   |   WIB
id | en
Kamis, 14 November 2024   |   WIB
Komisi VII DPR Setujui Anggaran 2024 BIG Rp835 M

Jakarta, Berita Geospasial - Jakarta, Berita Geospasial - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran (TA) 2024 Badan Informasi Geospasial (BIG). Hal ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan BIG tentang penyesuaian RKA-K/L TA 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

“Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran BIG tahun 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR sebesar Rp835,7 miliar, dengan rincian program hubungan manajemen Rp173,9 miliar dan program penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) Rp661,8 miliar,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR Dony Maryadi Oekon saat memimpin RDP pada Rabu, 13 September 2023.

Sementara itu, Kepala BIG Muh Aris Marfai menyampaikan bahwa rencana output strategis BIG TA 2024 sebagian besar untuk penyelenggaraan peta dasar skala besar di wilayah Sulawesi. Hal ini guna mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala Besar.

“Penyelenggaraan peta skala besar di Sulawesi difokuskan pada daerah urban, rural, dan hutan dengan luasan lebih dari 186 ribu kilometer persegi,” ungkap Aris.

Menurut Aris, rencana output strategis BIG tahun 2024 meliputi Prioritas Nasional (PN) Nomor 01, 02, 06 dan 07. Percepatan peta skala besar di Sulawesi merupakan PN-02, yaitu mendukung pemerintah dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

“Pada PN-01 BIG menyelenggarakan pemutakhiran garis pantai prioritas; PN-02 terkait peta dasar skala besar 1:5.000 Sulawesi serta kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan dan layanan data center Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN); PN-06 terkait stasiun Ina-CORS serta stasiun pasang surut permanen yang dibangun, dan titik pantau geodinamika yang dikelola; PN-07 berupa kesepakatan teknis perundingan batas darat dan laut, pilar batas negara, titik dasar dan titik referensi yang terverifikasi, serta peta batas negara,” kata Aris.

Di akhir rapat, Aris menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi VII DPR yang telah menyetujui RKA-K/L TA 2024 melalui pembahasan Badan Anggaran. Ia menegaskan, bahwa BIG akan terus mendukung prioritas nasional dan mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan. (IVN/NIN)