Kamis, 14 November 2024   |   WIB
id | en
Kamis, 14 November 2024   |   WIB
Standardisasi untuk Informasi Geospasial yang Berkualitas

Jakarta, Berita Geospasial - Agenda audiensi Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai, disambut hangat oleh Kepala BSN, Kukuh S. Achmad pada Senin, 10 Juli 2023 di Jakarta. Kedatangan Kepala BIG ke kantor BSN Thamrin bertujuan untuk membahas implementasi kerja sama yang telah terbangun antara BIG dan BSN, khususnya terkait standar dan kompetensi guna menunjang percepatan pemetaan skala besar. “Saat ini kita ditugasi menyusun peta skala besar seluruh Indonesia. Butuh perencanaan yang kuat dan agenda yang tepat, ujar Aris.

Produk yang dihasilkan oleh BIG adalah peta dasar yang diharapkan dapat dimanfaatkan di sektor hulu sampai ke sektor hilir. Percepatan pemetaan skala besar memerlukan standar yang kelak akan digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat. Tidak hanya kepentingan pemetaan skala besar, kerja sama ini juga mendukung percepatan kebijakan satu peta. Karena standar diperlukan untuk menyusun peta tematik oleh wali data.

“Jika nanti kita menjadi core utama penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia, kita harus menjamin kualitas, dan itu memerlukan standar,” tegas Aris.

BIG perlu bersinergi dengan BSN untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini, khususnya di sektor swasta yang harus dikoordinir dengan sertifikasi dan akreditasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Kukuh menyatakan BSN bertekad untuk memberikan dukungan penuh terhadap BIG dalam hal ini, dengan mengidentifikasi standar dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan program yang diusung oleh BIG. “Kami sangat komit dengan RSNI di bidang informasi geospasial,” ujar Kukuh.

Kukuh juga menegaskan pentingnya standardisasi dalam pengembangan peta di Indonesia untuk memastikan data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyatakan tekad dan dukungan penuh terhadap BIG. BSN berupaya untuk memastikan bahwa peta dan data yang dihasilkan oleh BIG sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh masyarakat. (AMA/MN)