Jakarta, Berita Geospasial – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pimpinan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya secara berkala. RDP dengan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dilaksanakan pada Rabu 7 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I.
Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana progress pelaksanaan kegiatan lembaga di Tahun Anggaran (TA) 2023, pembahasan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, serta penetapan RKAKL dan RKP Tahun 2024,” tutur Sugeng Suparwoto sebagai pimpinan rapat.
Kepala BIG, Muh Aris Marfai dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa realisasi anggaran BIG sampai Juni 2023 ini telah mencapai 31,77% dari keseluruhan pagu anggaran. Secara output strategis, BIG mendukung Prioritas Nasional (PN) nomor 1, 2, 6 dan 7.
Pada PN-01 BIG menyelenggarakan pemutakhiran garis pantai prioritas; PN-02 terkait layanan data center Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan; PN-06 terkait titik pantai geodinamika yang dikelola, stasiun Ina-CORS yang dibangun Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS), stasiun pasang surut permanen yang dibangun (Ina-TEWS); PN-07 berupa kesepakatan teknis perundingan batas darat dan laut, pilar batas negara dan peta batas negara,” papar Aris.
Aris juga menjelaskan tentang penyelenggaraan Bakti Inovasi Informasi Geospasial (IG) yang dilaksanakan oleh BIG pada Tahun 2023.Tema yang diangkat meliputi: pemetaan batas desa, pemetaan kebencanaan, peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Atlas Nasional dan Taktual. “Pada tahun 2023 direncanakan ada 31 Bakti Inovasi, sedangkan untuk 2024 BIG telah menganggarkan sebanyak 26 lokasi,”rinci Aris.
Untuk tahun 2024 sendiri, output strategis BIG masih mendukung PN nomor 1, 2, 6 dan 7. Dimana untuk dukungan PN 01, 02 dan 06 masih relatif sama, sedangkan untuk PN 07 berupa kesepakatan teknis perundingan batas laut, kesepakatan teknis perundingan batas darat, pilar Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) RI-Malaysia, pilar batas negara RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), pilar batas negara RI-Papua New Guinea (PNG), titik dasar dan titik referensi yang terverifikasi dan peta batas negara.
Setelah sesi paparan, agenda rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kesimpulan rapat antara lain Komisi VII DPR RI menyepakati pagu indikatif BIG dan Bapeten TA 2024; Komisi VII DPR RI mendukung penambahan anggaran BIG TA 2024 dalam rangka peningkatan program-program kerja yang dibutuhkan; serta Komisi VII DPR RI mendukung peran vital BIG dalam penyediaan IG secara akurat dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan wilayah RI.
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong Kepala BIG untuk meningkatkan kegiatan Bakti Inovasi kepada masyarakat terkait pemetaan batas wilayah desa, pemetaan daerah rawan bencana, peta tematik Atlas, peta taktual untuk penyandang disabilitas, dan sebagainya. Komisi VII DPR RI juga mendorong BIG untuk meningkatkan kontribusi dalam pembuatan peta dasar laut dan sedimentasi laut. (LR/MN)
