Bogor, Berita Geospasial - Dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya hayati dan non hayati kemaritiman secara berkelanjutan yang berada di dalam wilayah negara dan wilayah hak berdaulat Indonesia, telah dibentuk Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia. Tim ini dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022. Sebagai pengejawantahan keputusan ini telah dilakukan berbagai kegiatan pengendalian, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan di tingkat kementerian dan lembaga khususnya pengintegrasian, penyediaan, dan berbagi pakai data batimetri.
Dengan sinergi berbagai kementerian/lembaga yang memproduksi data batimetri diharapkan akan terbentuk suatu model elevasi digital nasional untuk wilayah laut yang lebih akurat. Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP) Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion Integrasi Data Batimetri Nasional dan Sosialisasi Sistem Informasi Batimetri Nasional pada 20 September 2022 di Sentul Bogor.
Kepala Pusat PKLP Yosef Dwi Sigit Purnomo menjelaskan ada tiga komponen utama dalam penyelenggaraan batimetri nasional, yakni pengumpulan data, integrasi, dan penyebarluasan data. “Masing-masing komponen tersebut dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang berwenang,” jelas Sigit.\
Turut hadir perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Kementerian Perhubungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG.
Dalam sambutannya, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemekomarves Sora Lokita mengapresiasi segala proses dalam kegiatan ini dan menegaskan bahwa ini adalah salah satu langkah untuk mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam surat keputusan Kemenkomarves tentang Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri tersebut.
“Banyak capaian yang dilakukan, namun di masa depan akan ada challenge yang lebih besar, sehingga harus lebih berkolaborasi (sinergi, koordinasi, dan kolaborasi) antara kementerian dan lembaga,” tandas Sora.
Integrasi data batimetri nasional ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia dalam bidang kemaritiman. Dua kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan perbedaan kepentingan tiap kementerian/lembaga yang kerap kali memproduksi datanya masing-masing. Data dan informasi batimetri ini dapat dimanfaatkan untuk navigasi kapal, konstruksi pelabuhan dan lepas pantai, perikanan, dan pariwisata.
Dalam pertemuan tersebut dilakukan sosialisasi mekanisme integrasi dan penyampaian hasil integrasi data batimetri yang selanjutnya dilakukan penjaminan kualitas oleh kementerian dan lembaga yang berwenang. Rencana kedepan akan ada pembahasan penyusunan SNI bersama Pushidrosal terkait survei singlebeam maupun multibeam. Selain itu data yang akan digunakan tidak hanya bersumber dari akustik, namun juga menggunakan LiDAR dan SDB (satelit).
Terkait dengan Sistem Informasi Batimetri Nasional (SIBatnas), kementerian/lembaga akan turut serta mengelola sesuai dengan data yang diproduksi oleh kementerian/lembaga tersebut. Dalam pengembangan SIBatnas di tahun ini akan ada penambahan basemap berupa GIS services DEMNAS-BATNAS.(AMA/MN)
