Cibinong, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengadakan rapat kerja dalam rangka pemenuhan backlog target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rapat ini juga membahas strategi pencapaian output prioritas 2020-2024.
“Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab BIG dalam mewujudkan penyelenggaraan IG sesuai amanat target RPJMN 2020-2024,” kata Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna saat membuka acara pada Rabu, 13 September 2022.
Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana (TRPPB) Kementerian PPN/Bappenas Uke Mohammad Hussein yang turut hadir menyampaikan, terdapat backlog atau gap terhadap target RPJMN 2020-2024 atas penanggung jawab BIG. Hal ini perlu diakselerasi pencapaiannya, sehingga dapat memenuhi target.
“Selain itu, dibutuhkan strategi yang harus dilakukan BIG untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan pembinaan Informasi Geospasial Tematik (IGT),” imbuh Uke.
Selanjutnya, setiap kedeputian di BIG memaparkan rencana program kegiatan masing-masing yang termasuk dalam program prioritas nasional. Deputi Informasi Geospasial Dasar (IGD) BIG Mohamad Arief Syafii menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan pada kedeputiannya, termasuk Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara (PBUMN) yang saat ini dalam tahap finalisasi dan akan dilaksanakan pada 2023.
“Terkait pemenuhan backlog, akan selesai sesuai target. Kecuali kegiatan yang berkenaan dengan batas negara,” tutur Arief.
Sementara itu, Deputi Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG Antonius Bambang Wijanarto menyampaikan kedeputiannya tidak memiliki backlog target RPJMN 2020-2024. Namun, kedeputian IGT memiliki backlog target Rencana Strategis BIG 2020-2024 untuk IGT rawan banjir sebanyak 40 kabupaten/kota dan IGT multirawan bencana Tterintegrasi sebanyak sembilan provinsi.
Selain itu, Kedeputian IGT mendapatkan beberapa tugas tambahan prioritas. Tugas tambahan tersebut berupa audit dengan tujuan tertentu terkait tata kelola industri kelapa sawit serta pelaksanaan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
“Kini tematik menjadi tulang punggung BIG. Karenanya, perlu dilakukan perumusan peta tematik prioritas yang belum digagas oleh kementerian/lembaga. Mungkin saja ada potensi dari pengembangan tematik, khususnya jika dikaitkan dengan isu perubahan iklim,” ujar Anton.
Sedangkan, Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) BIG Ibnu Sofyan memaparkan bahwa pada Kedeputian IIG terdapat satu rincian output yang merupakan target prioritas nasional, yaitu Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional (DC JIGN). Ada beberapa isu strategis terkait DC JIGN yang dibahas.
Isu DC JIGN, diantaranya menjamin kebutuhan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang akan mempercepat proses otomatisasi proses pengumpulan dan pengolahan DG dan IG; menjamin ketersediaan akses untuk proses penyebarluasan dan penggunaan IG; serta mendukung proses pembangunan simpul jaringan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar bisa terhubung ke dalam JIGN.
“Pada RPJMN 2020-2024, Data Center ditargetkan dapat operasional pada 2024. Kita juga akan menyediakan analisa di Ina-Geoportal, misalnya analisa terkait dengan kebencanaan,” jelas Ibnu. (MRM/AMA/NIN)
