Medan, Berita Geospasial – Pemerintah telah menargetkan penurunan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024. Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak bersinergi untuk mencapai target tersebut demi masa depan bangsa.
"Saya mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak dan bekerja bersama, bersinergi menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus kita yang berkualitas. Betul-betul harus kita siapkan," kata Presiden Joko Widodo saat acara ‘Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional’ di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Kamis, 7 Juli 2022.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting menggandeng sejumlah mitra temasuk Badan Informasi Geospasial (BIG). Kolaborasi untuk menurunkan angka stunting penting untuk dilaksanakan karena pencegahan harus dilakukan dari tingkat keluarga.
“Sebab keluarga merupakan ekosistem pertama dan utama dalam mengasuh, mendidik, dan membentuk manusia yang sehat, bergizi, dan berkualitas,” ucap Jokowi.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan pentingnya peran keluarga dalam mencegah stunting. Menurutnya, Harganas menjadi momentum refleksi dan apresiasi negara terhadap peran penting keluarga dalam membangun SDM Indonesia yang berkualitas.
"Terima kasih kepada segenap mitra yang luar biasa mendukung penurunan stunting," tutur Hasto.
Kepala BIG Muh Aris Marfai menjelaskan, BIG berkolaborasi dengan BKKBN dalam pemanfaatan data spasial untuk percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Data spasial digunakan agar intervensi pemerintah untuk mengatasi stunting semakin tepat sasaran.
“BKKBN mengajak BIG untuk menyusun data spasial sampai pada tahap by name by address, agar data yang tersedia valid, real time, akurat, dan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan,” ucap Aris.
Menurut Aris, tahap pertama yang dilakukan BIG adalah menyelesaikan seluruh pemetaan terkait data stunting. Ini berarti mengintegrasikan antara data spasial dan nonspasial.
“Agar pendataan by name by address lebih bagus, para tenaga lapangan harus diberikan pemahaman tentang geo-tagging yang benar. Pemahaman ini perlu, agar koreksi yang dilakukan saat meletakkan data nonspasial di peta tidak terlalu banyak,” terang Aris.
Selain itu, lanjut Aris, BIG tengah menyelesaikan peta dasar skala besar 1:5.000 yang ditargetkan rampung pada 2024. Jika peta dasar skala besar untuk seluruh wilayah Indonesia sudah selesai, data tersebut dapat dimanfaatkan BKKBN untuk upaya penurunan angka stunting.
“Kita juga dorong terus kemampuan untuk melakukan analisis spasial perlu kita dorong terus. Data spasial yang dilengkapi dengan kemampuan analisis spasial akan sangat membantu dalam penyusunan strategi intervensi di suatu wilayah, seperti di mana harus dibangun fasilitas kesehatan atau di wilayah mana tenaga harus ditambah. Ini bagian dari pemetaan tematik,” pungkas Aris.
Sebagai informasi, Kepala BIG Muh Aris Marfai dan Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG Khafid turut dalam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri. (NIN/MAD)
