Jakarta, Berita Geospasial – Satu Data Indonesia (SDI) telah dirintis sejak tahun 2019 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun, SDI telah melakukan berbagai pencapaian. Tahun 2019 SDI menyelenggarakan inisiasi penyusunan regulasi terkait kelembagaan, dan sosialisasi serta asistensi awal kepada instansi pusat dan pemerintah daerah. Pada 2020, SDI menghasilkan instrumen regulasi teknis untuk kelembagaan, portal SDI, standar data dan metadata, serta penyiapan fondasi kebijakan. SDI berhasil melaksanakan percepatan penyelenggaraan SDI melalui penyepakatan tema data prioritas 2021, identifikasi ketersediaan data dan informasi, assessment pada instansi pusat dan pemerintah daerah, serta pengembangan portal SDI di Tahun 2021. Tahun ini, SDI menetapkan data prioritas, renaksi SDI 2022-2024 serta peluncuran Portal SDI.
Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai turut menghadiri Rapat Dewan Pengarah SDI Tahun 2022 yang digelar di Kantor Bappenas, Jakarta pada Rabu (6/7). Rapat terbatas ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hansa Siburian, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku pimpinan rapat dalam sambutannya memaparkan latar belakang penyelenggaraan Rapat Dewan Pengarah SDI Tahun 2022. “Pertemuan ini melaksanakan arahan Presiden untuk konsolidasi penyelenggaraan SDI, dukungan SDI untuk Registrasi Sosial Ekonomi, implementasi SDI untuk menghindari produksi data tumpang tindih dan duplikasi pendataan, monev SDI secara triwulanan, hingga dukungan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk berbagi pakai data,” ujar Suharso.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai menyatakan siap bersinergi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia dari segi geospasial. “Terkait dengan sinergi untuk mendukung portal Satu Data Indonesia, saat ini sudah ada Inageoportal sebagai sarana berbagi pakai informasi geospasial. BIG akan memperkuat portal ini dan siap untuk bersinergi dalam rangka pelaksanaan berbagipakai data. Peta dasar skala 1:5000 yang dihasilkan BIG melalui program percepatan pemetaan peta dasar skala besar diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan Satu Data Indonesia,” tegas Aris.
Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia menyepakati 7 poin penting antara lain penguatan penyelenggaraan SDI, peningkatan sinergi antara SDI dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi nasional untuk berbagi pakai data, peningkatan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, mendukung Registrasi Sosial Ekonomi bersinergi dengan SDI, peningkatan peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung penyelenggaraan SDI di tingkat daerah serta penyusunan dan implementasi strategi baru untuk pemenuhan sumberdaya manusia talenta digital di pemerintahan. (RD/MN)
