Berita Geospasial, Yogyakarta - Sebagai tindak lanjut arahan presiden untuk melakukan percepatan penurunan stunting dan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan strategi nasional penurunan stunting dengan salah satu pilarnya yaitu penguatan data yang valid. Untuk itu dirasakan perlu melakukan kerja sama antar kementerian dan lembaga termasuk dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penyajian data kependudukan secara spasial, by name by addres, agar strategi yang diterapkan dalam penurunan stunting ini bisa tepat sasaran.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Audiensi Tindak Lanjut Kerjasama BKKBN dengan BIG di Yogyakarta pada Jumat 21 Januari 2022. Hasto lebih lanjut menjelaskan BKKBN telah memiliki data 68.478.139 keluarga Indonesia secara detail by name by addres yang dikumpulkan secara rumah ke rumah.
"Pada 2021 BKKBN telah melakukan pendataan keluarga di Indonesia atau PK21 yang menjadi primadona bagi kementerian dan lembaga lain, karena hanya BKKBN yang melakukan pendataan seperti ini pada 2021. Data ini nantinya akan dijabarkan dalam berbagai variabel untuk keperluan kementerian dan lembaga lainnya juga, utamanya untuk penurunan stunting," jelas Hasto.
Hasto mengharapkan data keluarga yang sudah terkumpul ini bisa diintegrasikan dalam peta tematik kependudukan terutama sebaran stunting dan analisis kependudukan lainnya agar target program penurunan stunting bisa tercapai dan tepat sasaran.
"Ada 7 provinsi prioritas dan 5 provinsi dengan jumlah penduduk besar di Indonesia saat ini yang kami harapkan bisa selesai diintegrasikan antara data kependudukan hasil dari PK21 dengan data spasial sebelum 15 Februari 2022 nanti," tambah Hasto.
Kepala BIG Muh Aris Marfai menyambut harapan Hasto dengan program prioritas pemerintah dalam penurunan stunting tersebut dengan baik. "BIG menyambut baik harapan tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi BIG dalam bidang Informasi Geospasial," jelas Aris.
Menurut Aris, 68 juta lebih data kependudukan ini sangat kaya sekali jika dijabarkan dalam sebuah peta. Peta ini tentu saja akan sangat mendukung pembangunan di Indonesia, sejalan dengan Kebijakan Satu Peta yang didengungkan oleh BIG.
"BIG dengan Kebijakan Satu Peta pun diminta untuk mengelola dan mengoordinasi 24 kementerian dan 34 provinsi, sehingga saya sangat yakin data kependudukan ini bisa kami dukung dengan diwujudkan dalam bentuk informasi geospasial. Lebih jauh lagi integrasi data stastik secara spasial ini bisa mendukung mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tutur Aris.
Sebagai catatan, acara ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Antonius Bambang Wijanarto, Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti, dan Direktur Teknologi Informasi dan Data BKKBN Mahyuzar. (RKI/MAD)
