Cibinong, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar taklimat akhir (exit meeting) secara virtual dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin, 29 Juni 2021 sehubungan dengan berakhirnya pemeriksaan Laporan Keuangan BIG Tahun 2020 oleh BPK sekaligus tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK dan kerugian negara Tahun 2021. Hadir dalam pertemuan ini Ketut Arya selaku Wakil Penanggung Jawab BPK didampingi oleh Pengendali Teknis Aries Ridawati, Ketua Tim Pemeriksa Nyoman Yudha Pratidina beserta tim dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BIG.
Kepala BIG Muh Aris Marfai yang hadir dan membuka pertemuan ini menyampaikan bahwa BIG mengapresiasi kerja Tim Pemeriksa BPK dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK. Aris juga menyambut baik kunjungan jajaran BPK ke kantor BIG yang telah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya.
“Apresiasi atas kolaborasi yang sangat baik antara tim BPK dan BIG, sehingga pemeriksaan keuangan ini bisa selesai. Lebih lanjut saya yakin kolaborasi antara lembaga harus selalu terus ditingkatkan," ungkap Aris.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna menyampaikan bahwa komunikasi dengan BPK sudah berjalan dengan intensif dan sangat bermanfaat bagi BIG terutama dalam mencari solusi dari permasalahan yang sudah bertahun-tahun dihadapi BIG.
“Saya melihat komunikasi yang selama ini kita jalin sudah sangat baik, sehingga berbagai permasalahan pelaporan keuangan bisa diselesaikan satu persatu,” ujar Ganda.
Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2020, Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ini merupakan WTP keempat secara berturut turut yang diperoleh BIG. Hal ini disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2020, yang langsung diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (25/06).
Terkait temuan BPK Tahun 2020, BPK sudah mengeluarkan rekomendasi, yang akan ditindaklanjuti melalui komunikasi yang intens antar kedua lembaga..
Menutup pertemuan, Ganda menyampaikan bahwa ada beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi terkait pelaksanaan kinerja BIG ke depan, yaitu percepatan pelaksanaan peta dasar skala 1: 5.000 yang sumber pembiayaannya melalui skema KPBUMN.
BIG perlu mempelajari secara seksama mekanisme pelaksanaan kegiatan secara detil dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko guna berdiskusi mengenai strategi penyelenggaraan informasi geospasial dasar. Lebih jauh BPK juga menyambut baik tawaran BIG untuk melaksanakan kerja sama pemanfaatan informasi geospasial. (MN/AR)
