Cibinong, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali menggelar webinar yang membahas isu-isu terkini mengenai peranan Informasi Geospasial (IG) dalam pembangunan dan masyarakat. Kali ini, Geospatial Webinar Series (GWS) #02 mengangkat tema `Kebijakan Satu Peta dan Perpres Tata Ruang Jabodetabek.`
“Rencana tata ruang menjadi salah satu proses penting dalam penataan wilayah dan perencanaan pembangunan. Tak terkecuali di daerah Jabodetabek-Punjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur) yang masih membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait. Kami mencoba melihat peran BIG dalam isu tersebut,” kata Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna dalam sambutannya saat membuka acara pada Jumat, 5 Juni 2020.
Pemerintah, lanjut Ganda, telah meluncurkan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada akhir 2018. Kebijakan tersebut digadang-gadang mampu menyelesaikan masalah konflik ruang dan lahan yang saat ini masih sering terjadi di Indonesia.
“Belum lama ini, keluar Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Perpres ini disebut-sebut pemantapan Jakarta sebagai pusat kota dan ekonomi,” tutur Ganda.
Ganda menjelaskan, penataan ruang telah dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi, setiap daerah memiliki otoritas dan kewajiban menyusun tata ruang, baik dokumen maupun petanya.
“Tata ruang baru dapat diimplementasikan setelah ditetapkan dalam peraturan perundangan, dalam hal ini dalam bentuk peraturan daerah (perda). Untuk penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur, secara umum terkendala dalam hal pengesahan perda,” terangnya.
Lebih rinci, Ganda menyebut bahwa kendala tata ruang Jabodetabek-Punjur bukan satu-satunya. Hingga kini, baru 506 Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang rampung, dari 1.559 peta RDTR harus segera diselesaikan daerah. Dari 506 peta RDTR yang telah diselesaikan, baru 257 peta RDTR telah mendapat rekomendasi BIG.
“Terdapat 583 peta RDTR yang mengalami masalah karena tidak tersedianya data dasar,” ucapnya.
Sebagai informasi, GWS #02 ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Antonius Bambang Wijanarto; Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dwi Hariyawan; serta Kepala Lembaga Pengembangan Institut (Plt Kepala LPPM) IPB Ernan Rustiadi.
BIG telah menyiapkan 14 seri GWS yang akan digelar secara maraton hingga dua bulan ke depan. GWS seri selanjutnya akan digelar pada Selasa, 9 Juni 2020 dengan tema `Informasi Geospasial Lahan Baku Sawah dan Kedaulatan Pangan di Era New Normal`. (NIN/MN)
