Jakarta, Berita Geospasial - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional JDIHN Tahun 2019 yang diselenggarakan pada hari Selasa-Rabu tanggal 10-11 September 2019 bertempat di Hotel Swisbell Mangga Besar, Jakarta yang akan diikuti oleh seluruh Anggota JDIH Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau disingkat JDIHN adalah Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Dihadiri oleh lebih dari 500 peserta berasal dari instansi pusat maupun daerah. Rangkaian acara ini terdiri dari Penghargaan Pengelola JDIH, Diskusi/Seminar dan JDIHN Expo 2019.
Pada sambutannya, Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa JDIHN harus menjadi database nasional yang terlengkap dan informatif. Data dan Informasi sangat penting maka dengan itu JDIHN sangat diperlukan. Dengan teknologi yang saat ini makin cepat maka perlu adanya jaringan yang terintegrasi dan cepat agar mudah mencari informasinya. Pada acara ini, BIG meraih penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik I Tahun 2019 Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam rangka pelaksanaan Peraturan RI No. 33 Tahun 2012 tentang JDIHN. Dengan adanya penghargaan ini, BIG diharapkan dapat selalu meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik. Dalam acara ini, Prof. Dr. Hasanuddin Z Abidin, M.Sc., Kepala BIG juga menyerahkan cenderamata berupa Peta NKRI versi 2017 kepada Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BIG juga ikut serta dalam pameran JDIHN Expo 2019, pengunjung banyak menanyakan seputar kelanjutan Kebijakan Satu Peta (KSP). Di stan BIG juga menampilkan infografis mengenai KSP, infografis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan proses integrasi dan berbagai pakai data KSP yang sudah diatur dalam Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2018 mengenai Kewenangan Akses untuk Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Dalam pameran ini, para pengunjung diharapkan menjadi paham mengenai kebijakan satu peta dan manfaat dari informasi geospasial.
