“Perkembangan yang dimaksud di antaranya pesatnya kemajuan teknologi informasi, keterbukaan informasi, pertumbuhan masyarakat dalam memasuki era digital, serta mediamorfosis dan era post truth,” jelas Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rosarita Niken Widiastuti saat membuka pertemuan humas kementerian dan lembaga di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2019.
Menurut Niken, saat ini di Dirjen IKP sudah melakukan perubahan organisasi. IKP juga menyediakan berbagai kanal yang bisa digunakan untuk mengamplifikasi program kementerian/Lembaga (K/L), seperti GPR widget dan GPR TV.
Humas pemerintah diharapkan ikut berkontribusi menyumbang konten yang dapat ditayangkan GPR TV. Tidak hanya itu, GPR TV juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dari instansi kepada publik guna membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Pada kesempatan ini, hadir pula Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati. Ia mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo tentang peran humas pemerintah.
“Peran humas sangat sentral dan penting, salah satunya mensosialisasikan pesan positif agar terbangun trust atau kepercayaan publik,” tegasnya.
Komunikasi yang dilakukan humas, lanjut Adita, harus berdampak. Komunikasi dari humas kepada masyarakat, sebaiknya tidak sekadar data dan fakta. Namun, informasi juga harus memiliki rasa yang dapat menumbuhkan kepercayaan publik kepada kinerja pemerintah.
“Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat, diharapkan terbentuk pemikiran positif atas kinerja pemerintah. Inilah tugas humas pemerintah dalam mengelola data dan fakta yang akan disebarkan ke masyarakat,” ucap Aditia.
Selain itu, humas pemerintah juga perlu menyusun agenda setting isu publik. Ini perlu dilakukan agar publikasi informasi tidak bersifat reaktif, tapi disusun dengan sadar untuk mencapai target outcome tertentu.
“Saat ini, K/L lebih sering reaktif atas isu ketimbang proaktif berkomunikasi dengan publik. Untuk mengubah hal tersebut, pelu dilakukan agenda setting atau framing atas isu dalam berkomunikasi kepada publik. Ego sektoral dan ‘tarung’ informasi antara K/L dalam menjalankan fungsi komunikasi kepada publik harus dikurangi. Yang paling penting adalah bagaimana K/L mampu menjelaskan isu secara terbuka, sehingga tidak terus menjadi sorotan publick,” urai Aditia.
Guna menyusun agenda setting, diperlukan narasi besar sebagai rujukan komunikasi K/L. Narasi besar ini akan menentukan arah, sasaran, strategi, dan rencana aksi. Sehingga, pada akhirnya tercipta komunikasi yang harmonis, dapat diterima dan dicerna dengan baik, serta melahirkan dukungan terhadap kinerja pemerintah. (NU/LR/NIN).
