Bali, Berita Geospasial – Indonesia yang terletak di ring of fire menjadikannya rawan bencana. Karena itu mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur yang baik menjadi kunci dalam menghadapi segala bencana yang mungkin terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas Udayana (Unud) Bali menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Teknik Sipil ke-3 dengan tema “Mitigasi Bencana dan Pembangunan Infrastruktur Teknik Sipil Berkelanjutan” pada hari Kamis, 4 Juli 2019, di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur-Bali. Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanuddin Zainal Abidin berkenan hadir sebagai keynote speaker.
Dalam laporannya, Ketua Panitia, Ni Nyoman Pujianiki menyampaikan bahwa peserta seminar ini kurang lebih 200 orang, yang terdiri atas dosen, praktisi, mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia. “Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkompilasi semua informasi terkait dengan bencana dan infrastruktur teknik sipil berkelanjutan. Seminar ini menjadi wadah berkumpulnya masyarakat luas, seperti praktisi, mahasiwa, dosen, serta pemerintah untuk saling bertukar informasi, serta berkomunikasi, sehingga nantinya memperoleh konsep, strategi dan pemetaan rawan bencana,” tuturnya.
Dekan Fakultas Teknik Unud, Ngakan Putu Gede Suardana, turut menyampaikan apresiasinya dalam sambutan melihat peserta seminar yang membeludak. “Tidak hanya akademisi dan pemerintahan, masyarakat umum pun juga harus bersatu padu untuk bisa bersama-sama memahami mitigasi bencana. Oleh karenanya penting untuk membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana,” ungkapnya kepada peserta.
Seminar kemudian dibuka oleh Rektor Unud, A. A. Raka Sudewi, yang ditandai dengan pemukulan gong. Pemukulan gong didampingi oleh Dekan Fakultas Teknik Unud, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Hindu Indonesia. Menyambung setelahnya adalah keynote speaker oleh Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin. Sebagai moderator adalah Putu Alit Suthanaya, Koordinator Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Unud.
Hasan, demikian Ia biasa disapa, memulai paparannya dengan menjelaskan alur presentasi yang dimulai dari informasi, teknologi, dan aplikasi geospasial, serta kemudian manfaatnya untuk pengelolaan pengurangan resiko bencana.
“Informasi Geospasial diperlukan untuk mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan data yang besar, diperlukan kapasitas SDM dan Industri IG yang baik dan berkualitas,” tutur Hasan.
Data dan IG juga berkontribusi besar dalam mendukung Program Prioritas Nasional di berbagai sektor pembangunan, serta untuk Sistem Manajemen Pengurangan Resiko Bencana. Contohnya dan dan informasi dari jaring kontrol geodesi berperan dalam tahapan penilaian resiko, peringatan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Stasiun pasang surut yang dipasang di berbagai wilayah Indonesia juga memberikan data untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (InaTEWS).
Hasan menjelaskan, “Tujuan utama sistem ini adalah untuk memberikan informasi near real time terkait perubahan muka air laut secara tiba-tiba (rapid sea level changes) maupun pergerakan stasiun pasut (displacement) terutama akibat gempa bumi.”
Selain data tersebut, diperlukan pula peta Rupabumi Indonesia dan Peta Bathimetri yang detil dan akurat untuk pemodelan bencana dan dampaknya. Hasan juga memberikan berbagai contoh pemetaan cepat dampak bencana seperti : peta daerah terdampak gempabumi dan tsunami kecamatan palu barat kota palu, peta terdampak bencana likuifaksi dan longsor, serta peta program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan bahwa BIG juga melakukan pemetaan sosial di kawasan rawan bencana, dimana kegiatan pemetaan sosialdilakukan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. Hasil dari kegiatan ini menyediakan informasi terkait kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan Banten, yang meliputi data sample by name by addres pada wilayah kemiskinan. Informasi Geospasial Tematik yang dihasilkan dalam pemetaan sosial ini juga dilengkapi dengan karakteristik permukiman, misalnya permukiman kategori miskin dan permukiman kategori bukan miskin.
Sebagai catatan penutup disampaikan berbagai hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana. Melihat Indonesia sebagai wilayah rawan bencana, manajemen pengurangan resiko bencana sangat penting untuk selalu diperkuat.Proses pembangunan di Indonesia harus tetap berlangsung dan berkelanjutan, dengan tentunya memperhatikan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap berbagai potensi bencana alam. Apalagi di era industry 4.0 ini, pembangunan di era transformasi digital harus menyatu dengan sistem pengurangan resiko bencana. (LR)
