Jakarta, Berita Geospasial – Pada hari ini, Rabu, 27 Maret 2019, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Informasi Geospasial (IG) 2019 dengan tema “Pembangunan Berbasis Informasi Geospasial” di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Ketua Panitia Rakornas, Mohamad Arief Syafi'i, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran perwakilan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada acara puncak Rakornas IG Tahun 2019. Sebelumnya sudah dilaksanakan Rakortas pada 13 Maret 2019, Rapat Pokja pada 14 Maret 2019, dan Pra Rakornas pada 19-20 Maret 2019.
Tujuan dari penyelenggaraan Rakornas IG 2019 ini adalah menyusun rumusan kebijakan nasional bidang IG yang akan disampaikan ke pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sebagai masukan RPJMN bidang IG tahun 2020-2024. Selain itu, dalam rangka untuk menyusun rencana aksi penyelenggaraan IG nasional yang merupakan masukkan dari K/L ke BIG, dan rangkaian program tersebut akan disinkronkan dan diintegrasikan sehingga menghasilkan penyelenggaran IG yang efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Setelah laporan ketua panitia, acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala BIG, Hasanuddin Z Abidin, sekaligus membuka acara Rakornas IG tahun 2019. Menurutnya, IG adalah informasi yang memiliki atribut dasar yaitu lokasi atau posisi. Mengutip dari http://ggim.un.org, mengenai tren IG saat ini sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. “Bahwa sejarahnya, geospasial ini merupakan ilmu yang mewah, bahwa yang belajar ilmu tersebut hanya pendeta, militer, instansinya pun ekslusif, dan tidak banyak orang yang mempelajari ilmu tersebut. Dengan perkembangan teknologi saat ini, informasi geospasial menjadi akrab di kehidupan sehari-hari seperti aplikasi yang berbasis lokasi Google Maps, ojek online, dan sebagainya”, jelas Hasanuddin.
Tren IG saat ini diantaranya adalah bahwa IG sudah mendukung smart city, dapat menentukan posisi dan mapping, intergasi IG dengan informasi statistic, terutama untuk pemenuhan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), pentingnya BIG Data IG, semakin pentingnya peran sektor swasta dan non-pemerintah untuk penyelenggaraan IG, dan bagaimana peran pemerintah untuk mengubah dari pengumpulan dan penyediaan ke fasilitasi dan sertifikasi dataset inti IG. Selain itu, pentingnya persyaratan keterampilan dan mekanisme pelatihan untuk menciptakan masyarakat yang mendukung spasial dan perkembangan hukum dan kebijakan yang konsisten dalam membuka data, berbagi data IG.
Hasanuddin juga menjelaskan mengenai arah kebijakan pembangunan IG. Saat ini pembangunan sudah masuk ke level tapak, maka IG yang akurat sangat diperlukan. Bukan hanya geospasial dasar, tetapi juga peta tematik yang harus dipenuhi adalah skala yang lebih detail di skala 1 : 5.000 ataupun skala 1: 1.000. Nantinya hal ini akan bisa mewujudkan pembangunan berbasis informasi geospasial.
Dipaparkan pula bahwa saat ini Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sudah terhubung dengan 19 K/L, 34 Pemerintah Daerah, 47 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota dan 20 Perguruan Tinggi Negeri. “Nantinya akan ada Palapa Ring yang sedang dibangun oleh Kemenkominfo untuk penyebarluasan informasi geospasial lebih luas lagi. Penyebarluasan IG diharapkan BIG dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan jika perlu tidak berbayar atau gratis. Di Ina Geoportal yang dimiliki BIG, pengadaan peta dasar digital dan peta kebencanaan dapat diunduh secara gratis di tanahair.indonesia.go.id”, papar Hasanuddin.
Kemudian dijelaskan bahwa strategi pemenuhan seperti percepatan penyediaan IGD skala besar seperti : peta dasar dan jaring kontrol geodesi, integrasi data statistik ke dalam IG pada level administrasi terkecil yang tersedia (desa/kelurahan), percepatan penyediaan IG tematik pada skala besar yang mengacu pada IG dasar, dan penguatan Infrastruktur IG yang meliputi : kelembagaan, standar, SDM dan peraturan perundangan.
Terakhir dalam sambutannya Hasanuddin juga menyampaikan, No “One” Left Behind. Yaitu bagaimana melibatkan mitra pemerintah untuk mengerjakan pekerjaan pemerintah, contohnya industri, LSM dan masyarakat. Menurutnya, banyaknya perusahaan besar di Indonesia dapat menggunakan program CSR mereka untuk pemetaan. Hasil pemetaan tersebut kemudian ditaruh di Ina Geoportal dan masyarakat dapat mengunduh secara gratis. Terakhir, No “Theme” Left Behind, itu berarti jangan ada tema yang tertinggal untuk pemenuhan IG. Kebijakan Satu Peta baru menyajikan 85 peta tematik, maka peta tematik lainnya dapat dikerjakan bersama-sama. Hasanuddin menambahkan juga, “BIG tidak mungkin bekerja sendiri, BIG terus menjalin hubungan baik dengan K/L, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan IG”.
Setelah sambutan, Kepala BIG bersama Kepala Badan Restorasi Gambut, Direktur Jenderal Infrastuktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, Sekretaris Utama LAPAN Sekretaris Utama BPS, Deputi Klimatologi BMKG, Wakil Kepala Pusat Hidros TNI AL, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, membuka acara Rakornas IG 2019 dengan simbol memainkan angkung dengan tim angklung BIG. (NN/LR)
