Dalam rangka konsolidasi, evaluasi, serta pembahasan program kehumasan pemerintah tahun 2019, pada Rabu, 22 Januari 2019 diselenggarakan acara Pertemuan Humas Kementerian dan Lembaga. Acara ini resmi dibuka oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo, Rosarita Niken Widiastuti pada pukul 09.30 WIB. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta ini dihadiri oleh para humas baik dari Kementerian/Lembaga (K/L) atau BUMN.
Dalam sambutannya, Dirjen IKP mengajak para humas untuk melakukan branding program pemerintah secara masif. “Dalam era 4.0 banyak tantangan dan peluang yang ada di Government Public Relation (GPR) seperti perkembangan teknologi informasi, keterbukaan informasi, perkembangan masyarakat yang memasuki era digital, mediamorfosis dan era Post Truth”, jelasnya.
Dipaparkan pula bahwa saat ini di Dirjen IKP sudah ada perubahan organisasi sesuai kemenko yang ada di Indonesia, yakni Kemenko Perekonomian, Kemaritiman, PMK, dan Polhukam. IKP juga menyediakan kanal-kanal yang bisa digunakan untuk mengamplifikasi program K/L seperti GPR widget dan GPR TV. Adapun Kemenkominfo telah meluncurkan GPR TV beberapa waktu lalu. Humas instansi pemerintah diharapkan berkontribusi dalam menyumbang konten yang dapat ditayangkan dalam GPR TV. Selanjutnya, GPR TV juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang diterbitkan oleh masing-masing instansi kepada publik, agar dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Kemudian hadir pula untuk memberi arahan adalah Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati. Adita mengingatkan pesan Presiden tentang humas kepada para peserta. “Peran humas sangat sentral dan penting salah satunya untuk mensosialisasikan peran positif agar terbangun trust atau kepercayaan publik”, tandasnya. Selanjutnya, Adita juga mengingatkan bahwa komunikasi yang dilakukan harus punya dampak.
Menurutnya apa yang akan disebarkan tidak hanya data dan fakta, tetapi bagaimana data dan fakta itu membentuk rasa yang akan menumbuhkan kepercayaan kepada kinerja pemerintah. Dengan adanya kepercayaan ini maka masyarakat membentuk sebuah pemikiran positif atas kinerja pemerintah. Ini adalah tugas humas instansi pemerintah dalam mengelola data dan fakta yang akan disebarkan ke masyarakat.
Humas instansi pemerintah juga perlu menyusun agenda setting isu publik. “Agar publikasi informasi tidak bersifat reaktif tapi disusun dengan sadar untuk mencapai target outcome tertentu”, tuturnya. Dijelaskan bahwa saat ini K/L masih lebih sering reaktif atas isu ketimbang proaktif berkomunikasi dengan publik. Harus sering menjalankan agenda setting, framing atas isu dalam berkomunikasi kepada publik. Ego sektoral dan ‘tarung’ informasi antar K/L dalam menjalankan fungsi komunikasi kepada publik harus dikurangi. Yang paling penting adalah bagaimana K/L harus mampu menjelaskan isu secara terbuka sehingga tidak terus menjadi sorotan publik.
Dengan semua itu, diperlukan narasi besar yang menjadi rujukan bagi setiap komunikasi antar K/L. Narasi besar tersebut akan menentukan arah, sasaran, strategi dan rencana aksi yang diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh komunikasi pemerintah. Sehingga pada akhirnya akan menciptakan sebuah komunikasi yang harmonis, dapat diterima dan dicerna dengan baik, serta melahirkan dukungan terhadap kinerja pemerintah.
Diharapkan nantinya para praktisi humas di K/L mampu berkomunikasi dengan konsep story telling, yang mana diperlukan untuk memberikan “roh” kepada pesan yang akan disampaikan, tidak hanya berupa data dan angka. Untuk mendukung hal tersebut, sangat diperlukan untuk memperkuat story dengan visual yang dapat menggungah emosi, seperti visual yang dapat menyentuh, menyemangati, dan sebagainya. Semoga dengan adanya pertemuan ini, kinerja humas pemerintah dapat semakin baik ke depannya. (NU/LR)
