Kebijakan Satu Peta (KSP) telah menjadi salah satu Agenda Prioritas Nawa Cita dan telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sesuai mandat Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PSKP). Ada 3 tahapan dalam KSP, yaitu kompilasi, integrasi dan sinkronisasi. Ketiga tahapan tersebut telah selesai dilaksanakan, maka dari itu dilaksanakan kegiatan peluncuran Geoportal KSP pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018.
Hadir dalam acara ini adalah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise; Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Darmin Nasution menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempersempit jurang kesenjangan, melainkan juga untuk menyatukan Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial.
Tahap kompilasi dilaksanakan terhadap 85 tema tematik. Dari 85 tema tersebut, sebanyak 83 tema telah terkompilasi. Sebanyak 2 tema belum tersedia, yaitu : Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan. Setelah kompilasi, tahap selanjutnya adalah integrasi. Tahap integrasi telah selesai dilakukan terhadap seluruh wilayah Indonesia dengan capaian kinerja yang bervariasi untuk masing-masing wilayah Pulau sesuai dengan ketersediaan data spasial yang ada.
Berikutnya adalah tahap sinkronisasi. Darmin menuturkan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk segera menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui sinkronisasi ini bisa dilakukan analisis terhadap indikasi tumpang tindih pemanfaatan lahan. Contohnya untuk wilayah Kalimantan, dari luas 53 juta Ha, sebanyak 10 juta Ha wilayahnya mengalami tumpang tindih pemanfaatan lahan, atau sebesar 19.3 %. Contoh lain untuk wilayah Sumatera, dari 48 juta Ha luas wilayahnya, sebanyak 6 juta ha terindikasi tejadi tumpang tindih pemanfaatan lahan atau sebesar 13.3 %.
Kemudian diungkapkan pula upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung sinkronisasi, yaitu dukungan percepatan penetapan batas wilayah, penetapan Kawasan Hutan, perbaikan kualitas Rencana Tata, dan perbaikan tata kelola perizinan; harmonisasi regulasi terkait pemanfaatan lahan dan penyelesaian konflik lahan lintas sektor dan lintas wilayah; dukungan penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung penyelesaian isu tumpang tindih di seluruh wilayah Indonesia; serta dukungan penugasan instansi di daerah yang secara khusus dapat mengoordinasikan urusan IG.
Saat ini Geoportal KSP sudah siap diakses. Ada 3 ketentuan dalam data sharing KSP, yaitu : Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan IG melalui JIGN, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Berbagi Data dan IG melalui JIGN, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan IG melalui JIGN.
Darmien juga menyampaikan bahwa pada hari ini dilaksanakan pula penganugerahan Bhumandala Award. Bhumandala Award adalah pemberian anugerah kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah mengembangkan Geoportal dan Simpul Jaringan dengan kinerja terbaik. Selain itu diselenggarakan pula peluncuran buku Kemajuan Infrastruktur Nasional yang merefleksikan semangat pemerintah dalam membangun infrastruktur. Laporan tersebut mengakhir paparan dari Menteri Koordinator Perekonomian. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi perencanaan pembangunan di Indonesia, dalam rangka mewujudkan Indonesia 4.0. (LR)
