Bogor, Berita Geospasial – Pada akhir tahun 2018 ini, BIG menyelenggarakan rapat pimpinan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan 2018 dan persiapan program kegiatan 2019. Rapim kali ini sudah direncanakan dengan matang dengan dilakukannya beberapa kali persiapan, sehingga penyelenggaraannya lebih fokus, efektif dan efisien.
Rapim yang diselenggarakan di Bogor pada Rabu, 28 November 2018 ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama BIG yang baru, Muhtadi Ganda Sutrisna, juga merupakan rapim pertama setelah Muhtadi menjadi Sekretaris Utama BIG sejak Oktober lalu. Rapim ini merupakan kegiatan strategis, karena bersama-sama diputuskan oleh Pimpinan BIG dari eselon 1 hingga eselon 3, sehingga menjadi dokumen legal yang menjadi keputusan bersama untuk dilaksanakan oleh semua unit di BIG.
Muhtadi yang pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum, merubah dari format rapim dengan mencari issue yang ada, menjadi format melokalisir issue yang ada kemudian dibahas di dalam persiapan rapim yang dipersiapkan oleh tim, sehingga di saat rapim lebih cepat untuk diputuskan menjadi keputusan bersama.
Rapim diharapkan Muhtadi seperti ratas (rapat terbatas), issue jelas, langkah jelas dan daftar hadir jelas, jika terjadi ketidaksepakatan dalam rapim, maka akan dijadikan rapim lagi khusus membahas hal yang belum disepakati. Dengan demikian keputusan yang diambil menjadi berwibawa, karena dihadiri semua pimpinan di BIG.
Sementara itu, Kepala BIG Hasanuddin Z. Abidin memberikan arahannya yang membanggakan semua, yaitu banyaknya apresiasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang semakin baik kepada BIG. Dengan adanya keterbukaan data dan informasi geospasial yang dapat digunakan pengguna dari K/L dan Pemda serta masyarakat. Namun masih perlu ditingkatkan keterbukaan data kepada pengguna dari luar negeri. Prinsip keterbukaan adalah sesuai aturan dan tidak membahayakan negara, tambah Hasan.
Keterbukaan data, dibahas juga pada rapat di UN di China baru-baru ini, data sharing menjadi penting, setiap negara harus membuka datanya untuk hubungan internasional. “Dunia internasional menyatakan Ina-geoportal sudah bagus, namun kecepatannya masih perlu ditambah” ujar Hasan.
Hasan juga menekankan bahwa beberapa tantangan dan tuntutan yang perlu segera dipenuhi yaitu peta detil dengan skala 1:5.000 terutama untuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), juga untuk program Online Single Submission (OSS) dan sebagainya. Untuk itu perlu dilakukan terobosan dengan menggunakan data citra satelit untuk mencapainya.
Selanjutnya terkait Kebijakan Satu Peta (KSP), hasil pelaksanannya juga diapresiasi oleh K/L di luar yang 19 K/L yang tertuang dalam Perpres 9 Tahun 2016. Banyak K/L yang di luar 19 K/L ingin bergabung di dalam jaringan informasi geospasialnya. Dengan bergabung di dalam jaringan informasi geospasial hasil KSP, maka semua anggota dapat memanfaatkan hasil KSP yang telah dikerjakan dalam 3 tahun terakhir.
Lebih jauh, rapim kali ini membahas adalah capaian kegiatan tahun 2018 dan rencana kegiatan 2019, juga membahas rencana KPA menjadi 4 unit, standar biaya penyelenggaraan informasi geospasial, kebutuhan SDM bersertifikat, progres pengadaan 2019, diseminasi informasi geospasial 2019, hasil evaluasi kelembagaan BIG dan Hari Informasi Geospasial ke-50 tahun 2019. (TR)