Pontianak, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) mengikuti agenda Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Kalimantan Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada 1 dan 2 November ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan mengetahui kendala di bidang energi, riset teknologi, dan lingkungan hidup di Kalimantan Barat.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang hadir menyambut kedatangan Komisi VII menyampaikan bahwa listrik menjadi masalah urgent mengingat kebutuhan listrik di Kalimantan Barat sebagian masih impor dari Malaysia.
"Dari 603 Megawatt, 150 Megawatt diimpor dari Malaysia," ujar Sutarmidji.
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, sebagai provinsi terluas ke-4 di Indonesia dengan luas 146,807 kilometer persegi, memiliki banyak potensi sumber daya alam. Provinsi yang dikenal sebagai provinsi seribu sungai karena keadaan geografisnya dapat memanfaatkan sungai-sungai besar yang saat ini sering dilalui sebagai sumber listrik.
"Sungai-sungai dapat dijadikan sumber energi dengan dibangun PLTA. Ini sejalan dengan fokus kita untuk mendorong energi terbarukan, terutama melihat potensi Indonesia yang kaya dengan air," jelas Gus Irawan.
Anggota Komisi VII Kurtubj menambahkan, selain untuk memenuhi kebutuhan penerangan rumah tangg, listrik di Kalimantan Barat harus dipikirkan untuk mendukung industri.
"Tuntutan dunia ke depan, PLTU batubara itu kotor, ke depan PLN harus memperhatikan lingkungan hidup. Kami menganjurkan, butuh listrik yang stabil. Tetapi tenaga air, matahari, tidak cukup untuk industri. Kami menawarkan Kalbar menjadi provinsi pertama yang membangun Pembangun Listrik Tenaga Nuklir. Kalbar memiliki potensi uranium yang memiliki potensi yang sangat besar," ujar Kurtubi.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Balai Pengamatan Dirgantara yang dikelola oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Di sini diskusi diikuti oleh Kementerian LHK, Lapan, BIG, BPPT, dan Dinas Kehutanan Kalbar.
Menyambung pembahasan mengenai masalah impor listrik, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi sempat bertanya mengenai peta distribusi listrik.
Kepala Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Besar Batoro Wisnu menjelaskan distribusi listrik tidak termasuk ke dalam layer peta dasar yang diamanatkan oleh Undang-Undang IG. "Akan tetapi BIG sudah memiliki Peta Dasar wilayah Kalimantan Barat. Kalau ada data distribusinya bisa ditambahkan layer baru di atas peta dasar tersebut," jelas Wisnu.
Diskusi sempat membahas mengenai kewenangan Lapan dalam menyediakan citra. Kepala Lapan Thomas Djamaludin menyebutkan Inpres No.6 Tahun 2012 membuat Lapan menjadi satu-satunya lembaga yang punya wewenang untuk menyediakan citra satelit. "Dengan begitu, kita bisa menghemat hingga 7trilyun," jelas Thomas.
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mempertanyakan kenapa tidak membuat satelit sendiri. Menurut Thomas sedikitnya dibutuhkan 1,2 trilyun untuk membuat satelit sementara anggaran Lapan hanya 800 milyar.
"Silakan diajukan, yakinkan kami manfaatnya," jawab Gus Irawan. (MAD)
