Bandung, Berita Geospasial – Pengadaan barang dan jasa di suatu instansi pemerintah menjadi suatu hal yang sangat penting, standarisasi pengadaan barang dan jasa merupakan suatu hal yang mutlak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bertempat di gedung sasana budaya ganesa (Sabuga) Institut Teknologi Bandung pada tanggal 29 – 31 Oktober 2018 diadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan tahun 2018 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Acara yang oleh sekretaris kementerian/lembaga dan daerah, bertujuan untuk meningkatkan standarisasi dan kualitas dari proses pengadaan barang dan jasa khususnya bagi lembaga pemerintahan.
Dalam arahannya Kepala LKPP menyatakan bahwa konsep pengadaan barang dan jasa adalah mudah dan akuntabel.
“Arah kedepan adalah ‘cognitive procurement’ dimana pengadaan barang/jasa akan menggunakan catatan pengadaan sebelumnya dan memperhatikan kondisi yang sedang berjalan. Teknologi yang digunakan adalah artificial inteligence atau cognitive computing” ungkapnya.
Diwaktu yang sama tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Badan Informasi Geospasial (BIG) meraih penghargaan dari LKPP terkait pemenuhan seluruh 17 standar pengelolaan LPSE. Untuk tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), hanya ada 4 K/L yang sudah memenuhi seluruh standar yaitu BIG, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Penghargaan ini merupakan salah satu apresiasi dari LKPP terhadap lembaga/kementrian yang telah membuktkan integritasnya di bidang standarisasi pengadaan barang dan jasa.
Hal ini juga menjadi salah satu pencapaian besar BIG di tahun 2018 ini, penghargaan ini juga menjadi pemacu semangat BIG untuk terus menjaga dan meningkatkan standar pada proses lelang, dan pengadaan barang dan jasa.
Turut hadir dalam acara Rakornas ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Rektor Institut Teknologi Bandung serta Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). (/AR).
