Tarakan, Berita Geospasial – Dalam rangka penyebarluasan pengetahuan tentang informasi geospasial, Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin kembali berikan kuliah umum, kali ini diselenggarakan di Universitas Borneo Tarakan pada Senin, 8 Mei 2017. Kuliah umum yang mengambil tema Penguatan Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial Brebasis Kompetensi, turut dihadiri Rektor Universitas Borneo Tarakan, Adri Paton.
“Geospasial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lokasi” jelas Hasanuddin mengawali kuliahnya. Negara Indonesia adalah negara besar dan untuk mengelola negara besar dibutuhkan informasi geospasial, dan menjadi penting untuk pembangunan Indonesia yang luas dengan dukungan informasi geospasial. Saat ini, arah kebijakan pembangunan regional sudah mengarah pada pembangunan berbasis geospasial, seperti pembangunan desa, reforma agraria, mitigasi dan adaptasi bencana dan percepatan pembangunan Papua. Di banyak negara semua pembagunan berbasiskan peta, bahkan dalam pembangunan sosial ekonomi Bappenas sendiri sudah mencanakan untuk menggabungkan data statistik dengan informasi geospasial atau dikenal dengan pemetaan sosial. Dalam waktu dekat akan dikeluarkan Perpres tentang Satu Data, dimana di dalam Perpres tersebut tidak hanya data geospasial dan data statistik saja yang akan diintegrasikan, tetapi juga data lainnya seperti data pengguna media sosial.
Adapun peran BIG terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial yaitu membangun peta dasar seperti Peta Rupabumi Indonesia dan Peta Lingkungan Pantai dan Kelautan, membina peta-peta tematik dan membangun infrastruktur geospasial. Salah satu infrastruktur geospasial yang dibangun adalah Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS). BIG merencanakan untuk membangun satu PPIDS di setiap provinsi. Diharapkan PPIDS ini bisa menjadi kepanjangan tangan BIG dalam menyelenggarakan informasi geospasial. Ide besar dari infrastruktur geospasial adalah “Indonesia Connected” dengan simpul jaringan. Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) ini menjadi salah satu simpul jaringan yang dibangun oleh BIG.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pernah menyampaikan bahwa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Kalimantan terkait infrormasi geospasial adalah tumpang tindihnya informasi geospasial, lanjut Hasanuddin. Tumpang tindih informasi geospasial ini tidak hanya terjadi di Pulau Kalimantan, tetapi juga di daerah-daerah lainnya. Tumpang tindih informasi geospasial ini tidak hanya menyebabkan permasalahan di bidang sosial, ekonomi dan politik tetapi bisa juga menyebabkan lepasnya suatu wilayah. Permasalahan tumpang tindih informasi geospasial ini kemudian memunculkan “Kebijakan Satu Peta (KSP)”. Pada intinya dalam KSP ini refesensi peta harus sama, datum sama, satu basis data, standar yang sama, satu wali data dan satu versi. Kebijakan Satu Peta ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
Dalam Kebijakan Satu Peta, tugas BIG adalah mengumpulkan, mengintegrasikan dan mensinkronkan peta-peta yang ada di Kementerian/Lembaga. Pada tahun 2016, BIG sudah melakukan integrasi peta-peta untuk Pulau Kalimantan. Pada tahun 2017 arah pelaksanaan KSP akan dilaksanakan di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara. Kemudian pada tahun 2018 akan dilaksanakan untuk Pulau Papua, Pulau Maluku dan Pulau Jawa.
Di Indonesia penghasil SDM geospasial masih sedikit, sehingga menyebabkan kekurangan akan SDM geospasial. Pada tahun 2017 dibutuhkan SDM sekitar 33.000 orang sedangkan SDM yang tersedia hanya sekitar 13.000. Kekurangan ini jangan sampai diisi oleh SDM geospasial dari negara luar negeri. Berkaitan dengan hal ini peran perguruan tinggi sangat besar. Universitas Borneo Tarakan diharapkan bisa membuat Program Studi Geodesi, Geografi atau Geomatika untuk membantu menciptakan SDM geospasial di pangsa Indonesia maupun di Asia. (ES/TR)
