Jakarta, Berita Geospasial BIG - Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) 2017, telah ditetapkan Belanja Negara sebesar Rp. 2.080,5 triliun. Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pengguna anggaran belanja tersebut berperan penting dalam optimalisasi anggaran belanja terutama untuk peningkatan sarana infrastruktur dan kesejahteraan sosial serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pada akhirnya, optimalisasi belanja negara tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat.
Bertempat di Gedung Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, (28/2) Badan Informasi Geospasial (BIG) yang diwakili oleh Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati menghadiri acara tahunan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran K/L yang dihadiri Menteri dan Wakil Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Marwanto Harjowiryono. Selain itu, pada Rakornas kali ini pun menghadirkan pejabat dari seluruh K/L yang memiliki kewenangan, mulai dari tahap penyusunan dokumen penganggaran RKAKL, sampai dengan tahapan pelaksana anggaran. Pada pemerintahan saat ini, seluruh K/L dihimbau untuk melaksanakan anggaran yang dialokasikan secara efektif, efisien dan optimal, seperti amanat Menteri Keuangan.
Menkeu memaparkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,1% menunjukkan sisi optimisme, namun disisi lain juga berlandaskan pada perhitungan yang realistis demi menjaga kredibilitas fiskal. Pemerintah tetap mewaspadai adanya potensi risiko global yang masih akan dihadapi di tahun 2017. Oleh karena itu, perlu tetap mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan deficit anggaran. “Sesuai hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan, saya mengharapkan kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2017 akan lebih baik,” tuturnya.
“Kita bisa menutup tahun 2016 secara cukup stabil dana aman. Devisit anggaran kita 2,41 dan kita tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, ini menggambarkan suatu upaya dari keseluruhan kementerian lembaga, dan saya ingin betul – betul menyampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semuanya yang melakukan pengelolaan anggaran dan belanja secara teliti dan secara efisien. Kita mengumpulkan anggaran untuk tahun 2017 ini adalah sekitar 1.750 triliyun, dan belanja negara tahun ini adalah sekitar 2.080 triliyun. Oleh Karena itu, fungsi dari awal perencanaan yang konsisten dengan tujuan pembangunan nasional itu sangat penting, jangan membuat asal perencanaan”, papar Sri Mulyani.
Pada kesempatan sama, Marwanto Harjowiryono, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengatakan efisiensi menjadi sebuah keharusan mendasar dalam menghadapi persaingan global dan situasi perekonomian dunia. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN yang benar-benar efektif dan efisien tentunya menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam menghadapi kondisi ini. Pergeseran pradigma monitoring dan evaluasi dari yang sebelumnya terfokus pada tingkat penyerapan menuju ke arah kualitas belanja secara keseluruhan, kini menjadi hal yang tidak dapat dielakkan. “Hal inilah yang menjadi latar belakang pemerintah dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran dan spending review di kementerian dan lembaga,” papar Marwanto. Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan menggunakan berbagai indicator mulai dari tingkat penyerapan kualitas perencanaan, kualitas pengelolaan pengeluaran hingga kepatuhan terhadap laporan.
Pada Rakornas ini terdapat pula pemberian apresiasi berupa sebuah penghargaan pada K/L yang memiliki kinerja pelaksanaan anggaran yang baik pada Tahun Anggaran 2016 lalu. Penghargaan tersebut memiliki tiga kategori diantaranya Kategori Nilai Pagu Anggaran Diatas 10 triliun, Kategori Nilai Pagu Anggaran 2.5 – 10 Triliun dan Kategori Nilai Pagu Anggaran Dibawah 2.5 Triliun. BIG sendiri meraih peringkat kedua terbaik pada Kategori Nilai Pagu Anggaran Dibawah 2.5 Triliun.
Dari hasil penilaian yang dilakukan Kementerian Keuangan, didapatkan beberapa Kementerian dan Lembaga yang mampu mengelola anggaran sepanjang 2016 dengan sangat baik. Atas pencapaian tersebut, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan yang merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada K/L yang efektif dalam pengelolaan anggaran 2016. “Terdapat 11 kriteria penilaian sebagai indikator dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan anggaran yang menjadi acuan kinerja kementerian/lembaga, 11 indikator tersebut merupakan penjabaran dari evaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran” ujar Marwanto.
Penghargaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori pagu besar dengan total anggaran di atas Rp10 triliun, kategori pagu sedang dengan anggaran Rp2,5triliun- Rp10 triliun, serta kategori pagu kecil degan total aggaran dibawah Rp2,5 triliun. Penilaian tertinggi untuk kategori pagu besar diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dilanjutkan Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.
Penilaian tertinggi untuk kategori pagu sedang dengan anggaran Rp2,5 triliun-Rp10 triliun diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pusat Statistik, Makama Agung, Kementerian Perdagangan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sementara penilaian untuk kategori pagu kecil yaitu anggaran Rp2,5 triliun kebawah diberikan kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan SAR Nasional serta Badan Kepagawaian Negara.
Ditemui seusai pemberian penghargaan tersebut, Titiek Suparwati menuturkan dengan raihan penghargaan tersebut diharapkan BIG dapat terus meningkatkan kinerja terkait efisiensi dan tata cara pelaksanaan anggaran. Dirinya pun optimis pada tahun-tahun berikutnya BIG terus menjaga konsistensinya dalam membelanjakan anggaran yang diberikan oleh negara. “Saya berharap dengan adanya penghargaan ini, kita bisa lebih meningkatkan yang terkait dengan efisiensi, kemudian tata cara pelaksanaan anggaran. Hal ini supaya kita lebih bisa mengikuti aturan yang ada, termasuk juga cepat membelanjakan anggaran yang diberikan dengan pertanggungjawaban yang rapi,” ujarnya.
“Disini ada inspektur, Inspektur tugasnya meriviu rencana-rencana anggaran sebelum dilaksanakan. Dengan adanya spending review yang dilakukan inspektur, perencanan anggaran BIG dapat lebih di optimal, sehingga tidak terbuang sia-sia. Kemudian Kepala biro Umum dan Keuangan ditugaskan membuat laporan keuangan sesuai tepat waktu. Pengelola anggaran KPA saya sendiri itu juga harus bisa menutup tepat waktu Itu penting. Mudah-mudahan bila dapat bekerjasama dan apabila ada masalah masalah cepat harus bisa diatasi. Semoga BIG bisa Mengelola anggaran Dan dipercaya pemerintah untuk bisa sebaik baiknya” ungkap Titiek.
Perencanaan, lanjutnya, menjadi hal penting. Sebelum DIPA diketuk, seluruh pihak di bawah naungan BIG harus merencanakan anggaran dengan baik, tidak asal-asalan agar output yang diharapkan bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. “Kami optimistis mampu mengelola anggaran pemerintah ini lebih baik lagi, karena kami punya roadmap yang secara jelas menerangkan tujuan di dalam membelanjakan anggaran tersebut yaitu melaksanakan tugas dan fungsi BIG,” paparTitiek.
Tugas dan fungsi BIG, lanjutnya, adalah membuat Informasi Geospasial dengan perencanaan pembangunan berbasiskan output yaitu IG yang bisa dipercaya, bisa dimanfaatkan, dan mempunyai refrensi yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga agar anggaran tersebut sesuai dengan peruntukkannya, pihaknya mengharapkan agar seluruh unit BIG terutama inspektur untuk me-review rencana anggaran sebelum dilaksanakan, sehingga spending review bisa lebih akurat. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu BIG untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin di masa depan. Terutama dalam mengelola anggarannya, agar tetap memperhatikan asas bersih, terpercaya, efektif, dan efisien. Tentu saja dalam rangka mewujudkan rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. (RB-Anas/LR)
