Bandung, Berita Geospasial - Dalam membangun sumberdaya manusia (SDM) Informasi Geospasial (IG) yang berkualitas di Indonesia, lembaga pendidikan menempati garda terdepan dan memegang peran sentral yang sangat menentukan. Terlebih saat ini, SDM IG termasuk ke dalam salah satu kategori SDM yang langka keberadaannya di negeri tercinta Indonesia. Kelangkaan SDM IG saat ini muncul karena adanya selisih angka yang sangat besar antara ketersediaan SDM dengan tingkat kebutuhan dari SDM IG. Untuk membahas permasalahan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai lembaga pembina SDM IG di Indonesia, mengadakan acara diskusi dengan tema utama Harmonisasi Pendidikan Surveying di Indonesia dalam Rangka MEA.
Bertempat di Teknik Geodesi ITB Bandung, diskusi dilaksanakan dengan dihadiri oleh para Pimpinan Jurusan/Program Studi Geodesi/Geomatika Nasional, dan tim dari Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG. Diskusi ini penting untuk dilaksanakan mengingat kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan solusi dari tantangan kelangkaan sdm IG di Indonesia tersebut, Badan Informasi Geospasial. Apalagi sekarang ini bisa dipastikan bahwa SDM IG dibutuhkan keberadaannya oleh berbagai K/L dan pemerintahan pusat dan daerah, dari mulai sabang sampai dengan Merauke, tetapi seperti diketahui bahwa saat ini keberadaan SDM IG sebagian besar masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan sebagian pulau Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi saja.
Diskusi pada hari itu dibuka oleh Adi Rusmanto selaku Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) BIG. Adi menyampaikan bahwa diskusi ini akan membahas berbagai tema strategis terkait peran dari BIG dan perguruan tinggi dalam percaturan pengelolaan SDM IG di Indonesia. “Peran yang dimaksud adalah peran semua pihak dalam rangka menghadapi MEA”, ungkapnya.
Diskusi tentang SDM IG di Indonesia ini dilaksanakan secara maraton dengan membahas berbagai tema, diantaranya adalah mengenai bagaimana Perguruan Tinggi memandang SKKNI – IG sebagai standar kompetensi di bidang IG, bagaimana melakukan harmonisasi antara kurikulum pendidikan dan SKKNI IG, bagaimana analisis perbandingan pendidikan surveying diantara negara-negara ASEAN dan bentuk harmonisasinya agar didapatkan titik temu dalam rangka saling pengakuan dan keberterimaan (Mutual Recognition), dan bagaimana juga strategi penguatan pendidikan surveying di Indonesia dalam menghadapi pendidikan surveying di negara-negara ASEAN.
Terakhir, sebagai penutup acara diskusi, Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin, menyampaikan bahwa ketersediaan SDM IG yang aktif bekerja di bidang IG secara nasional saat ini masih kurang dari yang dibutuhkan, baik secara kualitas, kuantitas maupun distribusinya. “Diperlukan kebijakan yang akurat dan langkah strategis yang terencana dalam pengembangan SDM IG nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional maupun menghadapi tantangan globalisasi jasa surveying”, tandas Hasanuddin.
Untuk itu jalinan komunikasi dan koordinasi diantara Perguruan Tinggi, BIG, dan Kemen Ristek-Dikti yang berkelanjutan sangat diperlukan agar Indonesia memiliki Pendidikan Surveying kaliber dunia yang terdepan di ASEAN, atau bahkan di level dunia. (DA/LR)
