Jakarta, Berita Geospasial - Konsentrasi pembangunan Indonesia tidak hanya pada kawasan daratan tetapi juga kawasan Maritim, Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pembina dan penyelenggara informasis geospasial juga membangun data dan informasi geospasial tidak hanya Peta Rupabumi atau Peta Topografi tetapi juga membangun peta Kelautan dan Lingkungan Pantai. Diantaranya BIG juga mendukung Pembangunan Toll Laut dengan membuat atau menyediakan Peta Kelautan dan Lingkungan Pantai pada wilayah pembangunan dermaga atau pelabuhan untuk mendukung percepatan Toll Laut, demikian dikatakan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Z. Abidin pada Seminar ke 12 Asia Pacifik tentang Geospasial (Senin, 20 Februari 2017).
Seminar yang diselenggarakan ACT Foundation ini merupakan kegiatan untuk mempererat tali persabatan Khususnya Persahabatan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. Seminar ke 12 Asia Pacifik yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta ini dibuka oleh Wakil Sekjen ACT Foundation, Kaneko. Pada sambutan pembukaan Kaneko mengatakan, Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Jepang. Seminar yang dimulai sejak tahun 2000 ini pernah diadakan di Jakarta pada tahun 2002 dan 2006 yang dihadiri pemerintah, pengusaha serta mahasiswa dengan sukses, harapannya seminar ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan Asia-Pasifik serta dapat semakin memperkokoh hubungan Indonesia-Jepang.
Seminar ke 12 Asia Pacific ini dihadiri baik dari kalangan Pemerintahan, Pengusaha dan Mahasiswa diantaranya selain dihadiri Kepala BIG, juga dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Utusan Khusus Indonesia untuk Jepang, Rahmat Gobel, Anggota DPR dari Partai Demokratik Liberal Jepang, Yoshitaka Shindo, Mantan Kepala BIG atau Peneliti di BPPT, Asep Karsidi, Mantan Kepala BPPT, Tarman Azzam dan Perwakilan dari Kementerian/Lembaga.
Dalam paparannya, Hasanuddin juga mengatakan bahwa dewasa ini 65% aktivitas di pemerintahan menggunakan Informasi Geospasial (IG). “Untuk itu bisa dikatakan Informasi Geospasial sangat penting dalam menunjang pembangunan. Tetapi belum banyak pihak yang sadar akan arti pentingnya Informasi Geospasial”, demikian diungkapkan Hasanuddin. Sebagai contohnya Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah yang besar, saat ini hanya ada 92 perusahaan terkait Informasi Geospasial, bandingkan dengan Singapura yang mempunyai 300 Perusahaan terkait Informasi Geospasial.
Lebih lanjut Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa Informasi Geospasial (IG) penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka percepatan pertumbuhan pembangunan seluruh daerah di Indonesia. Merujuk pada UU no. 4 Tentang Informasi Geospasial, misi dari BIG adalah membangun dan memperkuat koordinasi dengan berbagai institusi, membangun IG Dasar dan IG Tematik, membangun Infrastruktur IG serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan IG Nasional. Menurut UU IG, BIG tidak hanya mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan Survey dan Pemetaan, akan tetapi membangun IG dengan akurat, mudah diakses/dimanfaatkan serta dapat dipertanggung Jawabkan.
BIG merupakan Single Provider dalam penyelenggaraan IGD. Adapun IGD merupakan referensi utama dalam penyelenggaraan IGT. Selain itu, BIG juga sebagai Koordinator dalam pengintegrasian IGT pada berbagai instansi penyelenggara IGT berdasar pada Norma, Standar dan Prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan mandat dari UU IG, untuk menghasilkan data spasial yang mudah diakses dan dimanfaatkan, BIG membangun Infrastruktur IG. Dalam paparannya terkait kerja sama, Hasanuddin juga memaparkan bahwa Indonesia perlu bekerjasama dengan Jepang dalam pengembangan teknologi informasi serta Sumberdaya manusia di bidang IG. Kerjasama dengan Jepang sebelumnya sudah banyak dilakukan, akan tetapi perlu ditingkatkan.
Hasanuddin juga menambahkan terkait isu IG di Indonesia, dimana banyak institusi membuat dan mempublikasi peta yang sama tanpa koordinasi dengan instansi lainnya. Sehingga mengakibatkan jumlah pulau dan hitungan luas hutan yang berbeda satu dengan instansi lainnya, tumpang tindih penggunaan lahan/kepentingan, penggunaan anggaran pengadaan Citra Satelit pada berbagai instansi pada daerah yang sama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi dari pemerintah adalah dengan meluncurkan program One Map Policy (Kebijakan Satu Peta).
Kebijakan Satu Peta yang dimaksud adalah berdasar pada 1 Referensi (One Georeference), 1 Basis Data (One Data Base), 1 Standar (One Standard), 1 Portal (One Geoportal), One custodian serta One Version. Implementasi yang dilakukan dalam menjalankan program One Map Policy adalah Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi masing-masing data IG berbagai K/L dan Pemerintah Daerah. Target implementasi Kebijakan Satu Peta pada 85 Tema diantaranya, 2016 Kalimantan, 2017 Sumatera dan Sulawesi, 2018 Maluku & Maluku Utara Serta Papua, 2019 Jawa & Nusa Tenggara. Target yang dihasilkan untuk wilayah Kalimantan tahun 2016 adalah 78 peta tematik dari 85 peta tematik target Perpres 9/2016. Untuk Pembangunan Infrastruktur IG, melalui Ina-Geoportal data dan informasi geospasial berbagai K/L dan Pemerintah Daerah telah terkoneksi sebagai berikut : 57 Kementerian/Lembaga, 34 Propinsi serta 514 Kota.
Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Tanizaki Yasuaki mengatakan, “Selama ini hubungan Indonesia-Jepang terjalin dengan sangat baik, lebih-lebih setelah kunjungan Perdana Menteri Jepang Abe ke Indonesia baru-baru ini. Pada Pertemua tersebut Jokowi dan Abe Sepakat untuk kerjasama dalam bidang Politik dan Ekonomi”. Investasi Jepang di Indonesia saat ini US Dollar 5,4 Milyar, meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya, terutama investasi proyek skala besar bidang pengembangan infrastruktur. Kegiatan seminar ini sangat tepat, terutama terkait Kebijakan Jokowi yaitu memperkecil kesenjangan antara Jawa & Indonesia bagian Timur. Hal ini sangat penting bagi pemerintah mengingat bagaimana meningkatkan percepatan pembangunan wilayah tersebut dengan dukungan informasi geospasial. “Penggunaan informasi geospasial melalui inovasi teknologi informasi geospasial dapat mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan di Indonesia”, demikian dijelaskan Tanizaki.
Selanjutnya Anggota DPR Partai Demokrat Liberal Jepang, Yoshitaka Shindo mengatakan, IG dapat mengatasi berbagai masalah diantaranya mengenai Perencanaan Wilayah, Kepadatan Kendaraan (Traffic), mitigasi bencana dan lain-lain. Untuk itu Jepang mengajak kerjasama dalam bidang pembangunan data dan informasi geospasial dengan teknologi yang dikembangkan Jepang. Pembicara lainnya, Utusan Khusus Indonesia untuk Jepang, Rachmat Gobel mengatakan, Jepang merupakan mitra yang sangat strategis bagi Indonesia. Pada sektor ekonomi investasi Jepang meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jepang mempunyai teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efektif dan efisien serta dapat mengatasi masalah lingkungan serta hal penting lainnya adalah meningkatkan teknologi SDM. Semoga melalui kegiatan dengan level internasonal seperti ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan dan meningkatkan kerja sama antar berbagai pihak yang berkepentingan. (YI/LR)
