Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut yang berada di dalam wilayah kepulauan merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk mempersatukan kepulauan di Indonesia diperlukan infrastruktur transportasi laut yang dapat diandalkan. Sistem transportasi laut akan meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya transportasi laut diharapkan dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di berbagai bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah yang akan menurunkan biaya logistik. Transportasi laut mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang aktivitas sosial, ekonomi dan budaya, bahkan penunjang aspek pertahanan keamanan politik serta pengembangan wilayah.
Dalam RPJMN 2015 – 2019, pembangunan sistem transportasi laut menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Salah satu program pembangunan sistem transportasi laut tersebut adalah membangun “Tol Laut” dari wilayah barat hingga ke wilayah timur Indonesia. Secara umum RPJMN 2015 – 2019 telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai lingkup pengembangan tol laut. Pelabuhan-Pelabuhan tersebut terdiri dari 5 pelabuhan utama (hub) dan 19 pelabuhan pengumpan (feeder).
Untuk wilayah dan simpul pelabuhan yang telah berkembang seperti di wilayah Sumetera dan Jawa, maka konsep yang digunakan adalah the ship follow the trade. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan merupakan turunan dari kebutuhan transportasi yang dihasilkan dari tingkat produktivitas ekonomi wilayah yang sudah tinggi. Maka tujuan pembangunannya ditujukan untuk memenuhi tambahan kebutuhan transportasi akibat berkembangnya sistem kegiatan seperti perdagangan, industri maupun sektor lainnya.
Sedangkan di wilayah Timur Indonesia yang meliputi wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara lebih tepat menggunakan konsep the trade follow the ship. Hampir semua wilayah timur Indonesia tingkat produktivitas wilayahnya masih di bawah kapasitas ekonomis dari kapal-kapal logistik yang ada saat ini. Kondisi ini mengakibatkan perbedaan yang signifikan dalam kinerja sistem logistik nasional yang ada saat ini.
Dengan demikian, maka sinergitas pengembangan wilayah dan pengembangan tol laut menjadi penting dilakukan untuk mengoptimalkan hubungan kausal antara keduanya sehingga mampu menghasilkan kinerja pembangunan nasional yang lebih baik. Untuk mendukung upaya sinergitas tersebut maka BIG (Badan Informasi Geospasial) pada 2016 ini menyelenggarakan kegiatan “Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Mendukung Sinergi Pengembangan Sistem Konektivitas Transportasi Laut (Tol Laut) dengan Skenario Pengembangan Wilayah.”
Acara yang berlangsung di Hotel Grand Kemang Jakarta pada 14 Desember 2016 ini bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan menghimpun masukan terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh agar tercapai tujuan utama dari kegiatan ini yakni mendapatkan rumusan strategi pengembangan sinergitas pembangunan tol laut dengan pengembangan wilayah berbasis pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 16.00 ini dihadiri peserta dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Bappenas, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta dari kementerian dan lembaga lain yang terkait demi mendukung pembangunan tol laut.
Acara yang dibuka oleh Kepala BIG, Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Z Abidin, M.Sc. Eng. “Indonesia merupakan benua maritim yang pulaunya mencapai 13.466 pulau, 67% Indonesia meliputi lautan yang merupakan pemersatu yang secara rutin diperingati setiap 13 Desember sebagai Hari Nusantara. “Adanya ketimpangan pembangunan yang ada Indonesia, maka pembangunan sistem transportasi laut menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Berdasarkan konsep Deklarasi Juanda bahwa pembangunan harus bersinergi dengan menyatukannya dengan tranportasi laut dengan pembangunan tol laut.” Lanjut beliau. Beliau melanjutkan dalam hal ini peran pemerintah sebagai motor penciptaan untuk konektivitas antar wilayah melalui laut perlu diwujudkan dalam bentuk :
1. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi,
2. Mengidentifikasi simpul-simpul transportasi dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistic bagi komoditi utama dan penunjang,
3. Penguatan konektivitas intra dan antar koridor dan konektivitas internasional, dan
4. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktifitas ekonomi, aktifitas pemerintahan dan sektor pendidikan nasional.
Maka dengan adanya acara ini peran BIG mendukung dengan perencanaan pembangunan di Indonesia harus berbasis data spasial,maka BIG juga diharapkan dalam menyiapkan data spasial harus akurat, handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data spasial tidak akurat, timbul masalah di pembangunan maka pihak-pihak yang membuat dan menyiapkan data spasial dapat merugikan pihak lain. Menurut UU No. 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Nasional bahwa dimensi kewilayahan sebagai pedoman pembangunan nasional. “Peran Peta memang sangat penting, bahwa tingkat kemajuan suatu Negara dapat dilihat seberapa besar skala pemetaan yang sudah dilakukan di Negara tersebut, contohnya Negara Jepang yang saat ini skala petanya sudah mencapai 1 : 1.000.” lanjut beliau. Dengan adanya kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang menghimpun masukan terkait hasil-hasil yag telah dicapai sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. (NU)
