Cibinong, Berita Geospasial BIG - Monitoring dan evaluasi dari suatu kegiatan dan instansi penting untuk dilakukan, terutama dalam rangka meningkatkan kinerja suatu kegiatan dan instansi. Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu lembaga negara juga wajib untuk melaksanakan kegiatan monev tersebut. Pada pertengahan tahun ini BIG mengadakan monev terkait kinerja dari tiga kedeputian dan sekretariat utama yang ada di BIG. Hal itu dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan, serta menentukan langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk meningkatkan capaian instansi.
Kali ini, Rapat Monev BIG untuk Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) dilaksanakan pada Jumat, 26 Agustus 2016. Rapat yang dilaksanakan di Gedung N BIG, Cibinong, dihadiri oleh Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT), Ida Herliningsih; Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG), Antonius B. Wijanarto; Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW), Tri Patmasari; dan Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP), Muhtadi Ganda Sutrisna; dipimpin langsung oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono dan didampingi Deputi IGD BIG, Dodi Sukmayadi.
Paparan diawali oleh Ida Herliningsih dengan menjelaskan bagaimana anggaran, rencana penyerapan dan realisasi anggaran di PPRT. Dilanjutkan dengan perbandingan target fisik dan realisasi fisik di PPRT. Presentasi tersebut juga menjelaskan tentang Status Pengadaan Barang dan Jasa (Lelang). Untuk jumlah lelang di Kedeputian IGD terdiri atas 49 paket lelang, dimana 6 merupakan lelang umum, 36 lelang sederhana, 3 pengadaan langsung, dan 4 penunjukan langsung.
Sementara untuk rekap kegiatan PPRT BIG di tahun 2017 terdiri dari 4 output kegiatan. Pertama, data IG unsur rupabumi Indonesia untuk penyusunan RDTR pada KEK sejumlah 12 paket. Kedua, data perapatan GCP (ground control point) untuk pemenuhan proses ortorektifikasi citra satelit tegak resolusi tinggi sebanyak 24 paket. Ketiga, Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) sebanyak 29 paket. Dan keempat, Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan sebanyak 10 paket. Sehingga total semuanya terdapat 75 paket lelang pekerjaan. Semua kegiatan tersebut disajikan dalam indeks rencana pemetaan RBI.
Selanjutnya presentasi oleh Antonius B. Wijanarto, Kepala Pusat JKGG tentang rencana kegiatan tahun anggaran 2017. Mengawali materi dengan menjelaskan kegiatan PJKGG yang terkelola, seperti pengelolaan JKG yang terdiri dari titik JKH, JKV dan JKGB; stasiun CORS dan stasiun pasang-surut (pasut). Pengelolaan JKG ditujukan untuk pelayanan terhadap permintaan data ke publik agar dapat berjalan maksimal. Dalam kegiatan tersebut terdapat target dan lokasi sebanyak 472 titik yang tersebar di indonesia. Hal tersebut meliputi tiga kegiatan utama diantaranya: mengolah dan memutakhirkan titik JKG, mengelola dan memutakhirkan stasiun CORS, dan memutakhirkan stasiun pasut. Untuk stasiun CORS yang dikelola, diharapkan agar data tersebut dapat terpantau 1X24 jam per tujuh hari dalam satu minggu, sehingga publik bisa menggunakan data tersebut untuk keperluan penelitian, akademisi, maupun kebutuhan praktis lainnya. Untuk target dari pengelolaan CORS ini diharapkan terpenuhi sebanyak 134 titik yang lokasinya tersebar rata di seluruh Indonesia. Sama halnya dengan pengelolaan stasiun pasut, namun untuk target yang disiapkan untuk itu adalah sebanyak 138 titik.
Selain itu, dipaparkan juga tentang Sistem Referensi Geospasial Nasional (SRGN) yang dimuktahirkan dengan target tiga sistem. Kemudian terkait pembangunan Geoid Teiliti untuk mendukung sistem referensi tinggi untuk peta skala besar. Kegiatannya adalah survei terestris untuk Gaya Berat Utama (GBU), survey supervise, pengadaan Supercondutign Fravimeter, Geoid School dan Pelatihan Geoid. Target luas wilayah adalah 45.394 km2 , dengan lokasi di 34 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Bengkulu, Sumbar, Kep.Riau, Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Papua, dan Papua Barat.
Presentasi selanjutnya dibawakan oleh Tri Patmasari, Kepala Pusat PBW BIG, tentang Rencana Kegiatan Survei dan Pemetaan Tahun Anggaran 2017. Dalam presentasi tersebut dijelaskan materi tentang Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa secara Kartometrik, yang tujuannya adalah mengelenggarakan batas kesepakatan wilayah administrasi desa yang mendukung percepatan penataan batas wilayah. K/L dan Pemda yang terkait dengan rencana ini adalah : Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan pemerintah daerah setempat untuk lokasi yang disiapkan ada sebanyak 48 lokasi.
Kemudian terkait pemutakhiran data yang bertujuan untuk mendapatkan data spasial batas wilayah yang up-to-date dan siap dibagi pakai dengan berbagai kementerian dan lembaga yang membutuhkan untuk lokasinya sendiri yaitu seluruh Indonesia. Seterunya ada kajian terkait kebijakan teknis batas wilayah dengan lokasinya yaitu seluruh Indonesia. Laporan kemudian membahas materi terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Kebijakan Teknis Batas Wilayah yang bertujuan untuk menyediakan NSPK sebagai dasar penyelenggaraan batas wilayah, dengan lokasi yang disiapkan yaitu meliputi seluruh Indonesia. Sedangkan untuk rencana kegiatan survei dan pemetaan tahun 2017, terkait penyediaan data dan informasi geospasial untuk mendukung perundingan batas laut dan batas darat, dengan lokasi untuk batas laut dengan Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan RDTL dan batas di darat dengan Malaysia, RDTL, PNG.
Terakhir adalah paparan dari Muhtadi Ganda Sutrisna, Kapus PKLP BIG tentang penyerapan dan lelang di Pusat PKLP. Terdapat 10 paket kontrak dan swakelola, sedang kontrak dengan lelang sederhana dilaksanakan untuk pengadaaan peralatan survei echosounder dan tide gauge. Sampai saat ini pekerjaan Survei Hidrografi capaian fisik 29-78%, Pekerjaan Survei Hidrografi dan Pemetaan Pelabuhan untuk Tol Laut capaian fisik 40-70%, Pekerjaan Survei Pemetaan Garis Pantai 18-48%, Pemetaan dan Pemutakhiran Peta LPI dan LLN capaian fisik 25-59%. Sementara untuk Pekerjaan Survei Hidrografi dan Pemetaan Pelabuhan untuk Tol Laut di Patimban Subang dibatalkan. Pada akhir paparan kembali diadakan diskusi, dimana para pimpinan BIG saling mengungkapkan pendapatnya terkait realisasi dan rencana kerja di tahun 2017. Semuanya dilaksanakan dalam rangka mengawal kinerja BIG dan merencanakan pekerjaan yang lebih baik dan tertata untuk BIG ke depannya, sehingga tugas BIG sebagai lembaga utama penyelenggara IG yang dibutuhkan disemua lini pemerintahan dapat tercapai. (EM/LR/TR)
