Rabu, 06 November 2024   |   WIB
id | en
Rabu, 06 November 2024   |   WIB
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menjadi Prioritas Rapat Monev Sekretariat Utama BIG

Cibinong, Berita Geospasial BIG - Kali ini Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Agustus 2016, bertempat di Ruang Rapat Gedung Utama Kantor BIG, Cibinong. Rapat ini dihadiri oleh Kepala BIG Priyadi Kardono, Sekretaris Utama Titiek Suparwati, Kepala Balai Diklat Dadang Arifin; Kepala Biro Umum dan Keuangan Ali Nor Hidayat; Kepala Bagian Perencanaan Amin Widada; Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum Sigit Murdjati; Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Sri Lestari Munajati; Kepala Balai Layanan Jasa dan Produk B.J. Pratondo; Kepala Bagian Umum Erna Haryani; Kepala Bagian Keuangan Cecep Hamdani; PPK Sekretaris Utama I dan II Danny Kresnady dan Badri, dan beberapa staf perwakilan lainnya.

Rapat monev diawali dengan paparan laporan kegiatan Sekretariat Utama BIG hingga bulan Agustus 2016, dan DIPA 2016, serta perencanaan kegiatan 2017 oleh Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati. Titiek melaporkan bahwa capaian kegiatan per 25 Agustus 2016 untuk Sekretariat Utama adalah 207.825.736. 000 untuk Pagu Awal, 195.673.468.000 untuk Penghematan I, dan Realisasi sebesar 98.776.664.967, dengan persen Realisasi Anggaran 50,48% dan Realisasi Fisik 61,44%.  Dengan rincian realisasi anggaran dan fisik masing-masing adalah Inspektorat 43,31% dan 58,33%, Pusat PPKS 36,06% dan 65,41%; Biro UK 53,72% dan 65,25%; dan Biro PKH 52,68% dan 56,76%.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam rapat monev ini antara lain terkait arahan Kepala BIG, seperti : Inspektorat agar memperhatikan dan mengecek terhadap Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) BIG untuk mengantisipasi kekayaan ASN yang tidak wajar. Beberapa pembahasan penting dari Inspektorat adalah meliputi fungsi pendampingan Inspektorat dalam mengawal kegiatan di unit teknis telah digunakan sebaik mungkin oleh unit teknis terutama terkait pengadaan Barang/Jasa, serta terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan BIG. Sedangkan untuk Rencana Kegiatan Inspektorat Tahun Anggaran 2017: Kebijakan Strategis Inspektorat telah mengacu pada Balance Score Card, dengan penekanan khusus untuk mengawal kegiatan BIG agar tidak terjadi penyimpangan dan meningkatkan pelaksanaan RB di BIG.

Kemudian pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Pusat PPKS terutama terkait pekerjaan penjualan produk masih di bawah target yang telah ditetapkan penggunaan anggaran dan menjadi notifikasi Inspektorat pada Pusat PPKS akan segera ditindaklanjuti. Lalu pada akhir bulan September PPKS akan mengadakan Seminar Nasional terkait hasil-hasil penelitian, Bidang Penelitian akan mengagendakan presentasi hasil-hasil penelitian oleh para Peneliti BIG pada awal tahun anggaran.  Untuk Bidang Penelitian, diharapkan hasil-hasil penelitian dapat dipresentasikan ke masyarakat (lingkungan BIG) sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan para peneliti BIG; kemudian para peneliti yang berada di Unit Teknis dapat diperbantukan pada Unit Kerja dengan catatan Satminkalnya ada di Bidang Penelitian.  Selain itu, Kepala BIG juga mengarahkan terkait permintaan bantuan dari unit kerja yang kekurangan SDM untuk peneliti hendaknya disampaikan secara tertulis ke Bidang Penelitian, jadi ada batas waktunya dan tidak sepanjang tahun.  Mengenai Kajian Kedaulatan Pangan Berbasis Tanaman Lokal yang berlokasi di Merauke dan Penelitian Pemetaan KHG untuk monitoring kebakaran hutan agar dikaji lagi dengan mempertimbangkan manfaat penelitian dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Untuk Biro PKH dan Pusat PPIG agar melakukan kajian terhadap software-software berlisensi yang ada di BIG, sehingga dapat dilakukan perencanaan dan penganggaran yang baik terutama mengingat adanya software-software yang nilai lisensinya mahal.  Sementara itu juga revisi usulan perbaikan Jabfung Surta agar terus dipantau dan di-monitoring terus ke KemenPAN dan RB. Untuk Kepala Biro Umum dan Keuangan selaku KPA agar segera menyampaikan surat edaran ke Unit Kerja untuk segera menyusun rencana Perjalanan Dinas dan Jasa Profesi yang akan dijadikan dasar Penghematan Anggaran Tahap II.  Pelaksanaan anggaran dan kegiatan termasuk revisi POK dan DIPA-self blocking agar segera dieksekusi. Pada September 2016, BIG agar segera menyampaikan Laporan Target Kegiatan Kebijakan Satu Peta dan Janji Presiden kepada Kantor Staf Presiden (KSP). Maka dari Kajian Struktur Organisasi dan Tata Laksana BIG oleh UGM sudah didapatkan 6 model, dan akan difinalisasikan secara internal BIG sebelum diajukan kepada KemenPAN-RB.

Kemudian untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Biro UK dilaporkan bahwa pekerjaan pada bulan Agustus 2016 realisasi anggaran masih di bawah target, Biro UK juga sedang menertibkan penatausahaan Aset Tak Berwujud di BIG. Upaya yang dilakukan antara lain inventarisasi ATB di unit kerja, kemudian rencana penghapusan ATB yang sudah rusak berat/hilang ataupun usang, dan pembahasan masa manfaat ATB berupa data digital perpetaan.  Adapun beberapa kegiatan prioritas Biro UK, Bagian Keuangan; antara lain Penyusunan Laporan Keuangan, Pengelolaan Piutang Negara, Penyelesaian Kerugian Negara, Penyusunan Laporan BMN, Penetapan Status Pengguna BMN, Penghapusan BMN, Penatausahaan Aset Tak Berwujud, dll. Sementara untuk Bagian Umum, antara lain adalah : Fumigasi Arsip, Site Plan Grand Design Gedung, Reinstalasi Electrical Power Supply, Saluran Drainase Utilitas, dan lain-lain.  (ME/LR/TR)