Cibinong, Berita Geospasial BIG – Pada Senin, 29 Agustus 2016 Badan Informasi Geospasial mengadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk pelaksanaan kegiatan hingga Agustus 2016 dan rencana bulan depanya Rapat yang bertempat di Ruang Rapat Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG, dipimpin langsung oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono dengan didampingi oleh Deputi bidang IGT Nurwadjedi dan jajaran di bawah Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik, yaitu Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas dan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG.
Rapat ini membahas tentang Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2016 dan tidak lupa juga membahas Rencana Kegiatan Tahun 2017 untuk Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT). Dimulai dengan membahas pelaksanaan kegiatan dan anggarannya yang dimulai oleh Yusuf Wibisono Plt. Ka. Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT). Salah satu hal penting yang dibahas terkait rencana dan realisasi anggaran PPIT di tahun 2016, adanya penarikan termin kontrak yang tidak tepat waktu. Sementara rencana serapan paling besar ada di bulan November, karena jatuh tempo penarikan termin kontrak sebagian besar ada di bulan tersebut.
Setelah membahas rencana dan Anggaran 2016, dilanjut dengan membahas kegiatan yang akan dilakukan tahun 2017. Dalam rapat ini rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh PPIT antara lain terkait Klinik KSP, agar melibatkan pusat lain yang ada di BIG, seperti : Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW), Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG), serta Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT). Lalu terkait kegiatan IGT ekosistem pesisir dan karakteristik laut untuk penyusunan RZWP3K, agar berkoordinasi dengan KKP dan P3GL Kemen ESDM, sementara kegiatan Verifikasi Luas Sawah Baku akan dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang telah tersedia Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi. Kegiatan kontraktual PPIT tahun 2017 sebanyak 19 kontrak.
Presentasi dilanjutkan oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (Pusat PTRA) yang dilakukan langsung oleh Kepala Pusat PTRA Mulyanto Darmawan. Dimulai dengan membahas anggaran yang dikeluarkan sampai dengan Agustus 2016 yang terealisasikan sebanyak 41%. Seperti PPIT, Pusat PTRA juga mempunyai rencana penyerapan dari bulan September hingga Desember 2016. Ditampilkan pula berupa grafik realisasi anggaran beserta rencana penyerapan sampai bulan Agustus 2016. Terdapat kegiatan penting yang akan dilakukan Pusat PTRA yaitu Replika/Reproduksi Peta taktual NKRI Statis, ARCGIS server untuk konsultasi online, GPS Geodetic, Drone untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada wilayah berawan, dan Aplikasi ARCGIS/PCI/ERDAS, dengan total kegiatan kontraktual di PPTRA sebanyak 20 kontrak.
Kepala BIG, Priyadi Kardono dalam arahannya dalam rapat ini terkait dengan arahan Presiden mengenai Kebijakan Satu Peta (KSP). BIG dianggap netral untuk bisa membuktikan apa yang telah dikatakan Kementan mengenai luas lahan sawah di Indonesia. Dan untuk peta lahan sawah dapat diverifikasi dengan citra spot yang dimiliki LAPAN. BIG harus bisa membuktikan data yang valid melalui verifikasi yang didukung dengan data pendukung yang sumbernya valid juga. Dengan citra satelit yang telah ditegakkan, ke depannya BIG akan mudah untuk menentukan luas lahan sawah yang ada. Bukan hanya itu PPIT juga disarankan terkait dengan kegiatan pesisir harus koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelum dimulainya kegiatan. Integrasi darat dan laut yang ada harus terkontrol dengan baik sebelum akhirnya akan di-asistensikan dengan PPTRA BIG.
Terkait kegiatan PPTRA, ada beberapa arahan yang diberikan Kepala BIG, yaitu : analisa integrasi RTRW dan RZWP3K semestinya dilakukan oleh K/L yang terkait, jika sudah masuk pemetaan baru BIG yang aktif berperan; terkait kegiatan atlas yang menitikberatkan pada sisi kartografi, agar dikerjakan secara swakelola oleh SDM PPTRA atau dari akademisi yang ahli di bidangnya; NKRI jangan dialokasikan tiap tahun, tapi 2 atau 3 tahun sekali saja, ini dimaksudkan agar jumlah produk cetak yang telah dihasilkan tiap tahun tidak terbuang percuma; peta kewilayahan 34 provinsi diaktifkan kembali terkait PPBW sudah semakin aktif juga dalam update batas wilayah; Atlas Indonesia dan Dunia diaktifkan kembali dengan menggunakan peta dasar NKRI.
Menyambung kemudian adalah arahan Deputi Bidang IGT, Nurwadjedi terkait kedua pusat. Arahan terkait PPIT adalah : pekerjaan kontrak agar dimulai bulan September dan sudah bisa ditandatangani pada bulan Januari 2017; untuk KSP agar disiapkan anggaran manajemen KSP dengan menggunakan pihak ketiga; alokasi anggaran pengadaan citra bisa diusulkan. Proses ortorektifikasi tidak perlu dilakukan karena kegiatan ini baru sebatas identifikasi; Program Prioritas Nasional untuk ekosistem pesisir dan karakteristik laut perlu dikoordinasikan dengan KKP dan P2O LIPI; serta perlu dilakukan validasi 146 desa karhutla dan 7 provinsi sisanya harap segera dilakukan cek lapangan. Sementara untuk PPTRA terkait kegiatan asistensi yang akan dipihak-ketigakan volumenya agar ditambah, sebagai solusi kurangnya SDM PPTRA dalam menangani permintaan asistensi.
Rapat kemudian diakhiri dengan beberapa catatan penting seperti antara lain program prioritas nasional untuk verifikasi lahan baku sawah yang merupakan program top-down dari Bappenas, ditugaskan kepada PPIT-BIG. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang realistis sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebelumnya Kementan sudah melakukan pemetaan namun disinyalir terjadi banyak ketidaksesuaian; KSP akan dibuat pusat pengendalinya, hasil kegiatan harus segara diserahkan ke Pusat PPIG agar sistem ditata segera. Data BPS sebagai data pendukung masih banyak terdapat kekurangan dan ke depannya harus segera dicek kembali. (CP/LR/TR)
