Cibinong, Berita Geospasial BIG - Seiring dengan disahkannya Peraturan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2015 tanggal 9 November 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (BIG), saat ini BIG dalam menjalankan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Maka dari itu, pada Selasa, 23 Agustus 2016 yang lalu, Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengadakan rapat kerja di BIG. Menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi pada 23 Juli 2016 tersebut diterima oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono di Ruang Rapat Gedung Utama Kantor BIG, Cibinong.
Adapun rapat kerja memang sudah menjadi agenda Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, supaya bisa lebih dekat dengan lembaga-lembaga yang memang berada di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Harapannya lewat rapat kerja ini, bisa lebih mengenal jajaran pegawai yang ada di BIG, sehingga bisa membentuk suatu kesatuan antar instansi. "Saya memahami arti pentingnya peta dalam kesempurnaan data kita", ujar Bambang. Data yang ada di BIG merupakan data dasar yang akan menjadi data primer untuk membuat peta dengan tema tertentu atau peta tematik. "Jadi menurut saya, BIG harus berperan aktif dalam mengerjakan One Map Policy dan One Data Policy", demikian ditegaskan Bambang.
Selidik punya selidik, ternyata Bambang P.S. Brodjonegoro merupakan lulusan Urban Regional Planning untuk S 3-nya. Dari situ ia kemudian mendalami Geographic Information System (GIS) lebih dalam lagi, apalagi pembimbingnya saat itu merupakan lulusan Geografi. Bahkan Bambang juga menambahkan bahwa pelajaran favoritnya ketika SD dan SMP adalah Geografi, dan ketertarikannya terhadap peta cukup tinggi. "Waktu SD, saya ahli peta, dulu ada pelajaran peta buta, gak tau kalo sekarang ya. Jadi sebenarnya, ketertarikan saya terhadap peta itu sudah cukup tinggi, jadi secara bidang saya sangat dekat dengan BIG", tandas Bambang sambil mengenang masa lalunya.
Dulu ketika BIG masih bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Bambang mengira BIG lebih dekat ke militer, karena survei itu dilakukan untuk keamanan pikirnya. Namun sekarang setelah menjabat sebagai Menteri PPN/Bappenas, dan BIG menjadi lembaga yang berada di bawah koordinasinya, Ia merasa ini sudah sangat tepat. Bambang menyembutkan bahwa peta akan digunakan sebagai bahan perencanaan, dimana data numerik yang ada kemudian diterjemahkan ke dalam peta sebaik mungkin. Dengan teknologi GIS yang semakin maju, nantinya perencanaan berbasis peta tentu akan semakin mudah untuk dilakukan.
Ada 3 hal utama yang disampaikan Bambang pada rapat kerja kali itu. Pertama, terkait dukungan untuk One Map Policy dan One Data Policy, BIG sebagai pemeran utama diharapkan berpartisipasi penuh. BIG memiliki otoritas sebagai penyelenggara IG di Indonesia, dan tentunya bertanggung jawab untuk menghasilkan data yang akurat. "BIG sudah tidak dapat melihat yang lain harus melihat diri sendiri kalo ada yang mempertanyakan kualitas dan akuratnya peta", demikian disampaikan Bambang. Ini adalah kesempatan yang bagus yang sebaiknya tidak disia-siakan oleh BIG.
Kedua, terkait konsep pemerintah yang fokus terhadap ketahanan pangan sesuai Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, tentu saja data pertanian yang disediakan disini tidak hanya melihat data padi, namun juga data terkait estimasi produksi dan produktivitas padi/beras yang ada di Indonesia. "Disini Bappenas akan mengkoordinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan BIG untuk bisa menghasilkan data dan analisis yang mendukung pelaksanaan one map policy terutama untuk data pertanian di Indonesia", terangnya. Dan tentunya juga untuk data perencanaan pembangunan lainnya.
Ketiga, terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Harus dipersiapkan tenaga kerja atau SDM bidang IG yang baru karena saat ini SDM yang tersedia mayoritas berusia di atas 50 tahun atau berada di usia pensiun. Kemudian terkait kebakaran hutan, melalui data yang ada di BIG, diharapkan bisa digunakan untuk mengidentifikasi titik api dan lokasi kebakaran besar yang ada di Indonesia. Itu adalah beberapa hal yang menjadi perhatian Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro dalam rapat kerja ke BIG kali ini. (LR/TR)
