Bogor, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan acara Media Gathering & BIG’s Public Relation Capacity Building pada Senin (18/07) di Bumi Tapos, Cibedug, Bogor. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri oleh Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati dan Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPPKS) BIG, Wiwin Ambarwulan. Hadir pula Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) BIG, Antonius B. Wijanarto, serta 20 awak media nasional dan pranata humas dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L).
Pada sambutannya Wiwin Ambarwulan menyampaikan tujuan diselenggarakannya Media Gathering & BIG’s Public Relation Capacity Building ini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan dan capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh BIG. “Besar harapan kami kepada para wartawan media cetak maupun elektronik dalam mensosialisasikan, mempublikasikan dan menyampaikan apa yang telah dicapai BIG pada umumnya”, ungkapnya. Disampaikan pula bahwa kegiatan ini mengundang insan media beserta insane pranata humas Indonesia. Melalui kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari kedepan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kehumasan yang ada di BIG.
Sementaraitu Ketua Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia yang kali ini diwakili oleh Sutiono Purwosunu, pada sambutannya menyampaikan pentingnya pranata humas pada suatu instansi pemerintah dalam membangun citra suatu instasi pemerintah. Sutiono mengajak kepada seluruh pranata humas untuk membangun citra positif pemerintah kepada masyarakat agar tercapainya kepercayaan dan ikatan yang erat antara pemerintah dan masyarakat. “Semoga acara ini bisa mendorong kegiatan serupa di masa depan, mengingat besarnya manfaatnya bagi perkembangan humas di Indonesia”, tandasnya.
Lebih lanjut Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati menyampaikan pentingnya media informasi sebagai alat sosialisasi, tanpa media kita tidak bisa dikenal. Media gathering ini sebagai bentuk apresisasi BIG kepada pelaku media baik cetak maupun elektronik yang telah memberikan dan menginformasikan kegiatan dan capaian yang sudah dicapai oleh BIG. Titiek juga berharap dengan diselenggarakannya media gathering ini dapat menumbuhkah kepercayaan media kepada BIG, sehingga program-program BIG dapat tersampaikan dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BIG.
Informasi tentang BIG dengan capaiannya dikemas dalam bentuk paparan dari berbagai narasumber dari BIG. Paparan pertama disampaikan oleh Antonius B. Wijanarto, Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) BIGdengan materi Peninjauan Akurasi Informasi Geospasial (IG) Melalui Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI). Pada paparannya Anton menjelaskan tentang pentingnya akurasi IG dalam tercapainya satu peta, satu basis data, satu referensi dan juga satu versi agar tercapainya Kebijakan Satu Peta(KSP) yang digadang oleh pemerintah. Semua sistem IG nasional memerlukan suatu sistem referensi tunggal, baik horisontal dan vertikal untuk menjamin integrasi IG yang dihasilkan. SRGI digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah NKRI serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. “Peta dasar yang dibuat haruslah mengacu pada SRGI”, demikian disampaikan Anton kepada para peserta.
Sebagai penutup sesi pertama, peserta diajak melakukan praktik tentang penggunaan Global Positioning System (GPS) sebagai alat bantu pemetaan dalam menentukan koordinat. Praktik ini dibimbing oleh Endang dan Urip Miswanto dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial (Diklat) BIG, yang dibantu oleh Bagas Tria Ramadhana dan Febrylian Fahmi Chabibidari PJKGG BIG. Para peserta diajarkan cara menentukan posisi dengan GPS. “Penentuan posisi GPS dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu metode absolut dan metode relatif”, jelas Endang. Peserta juga diajarkan menentukan koordinat dengan sistem koordinat geografi dengan GPS. Dengan semangat mereka belajar bagaimana cara menggunakan GPS sesuai yang diajarkan narasumber.
Sesi kedua dijelaskan tentang One Map Policy (OMP) atau KSP dalam Mengawal Pembangunan Nasional oleh Gatot H. Pramono Kepala Bidang Pemetaan dan Integrasi TematikLaut, Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG. Gatot menekankan pentingnya KSP dalam perencanaan pembangunan Indonesia, terutama terkait bagaimana pemetaan yang salah dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah pula. Dan pada akhirnya menyebabkan pembangunan di Indonesia tersendat ataupun tidak jelas arahnya. “Oleh karena itu KSP ini sangat penting terutama agar terwujudnya satu referensi, satu standar, satu database dan satu geoportal”, ujarnya. Disampaikan pula pada pemerintahan Jokowi saatini juga sangat mendukung pelaksanaan KSP di Indonesia, terbukti dengan disahkannya Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian Peta Skala1 : 50.000. Menutup presentasinya disampaikan pula walidata IGT yang tersebar di lembaga seluruh Indonesia, serta bagaimana perkembangan pelaksanaan KSP sampaisaatini.
Paparan dilanjutkan dengan penjelasan terkait perijinan pembangunan atau pengembangan suatu wilayah yang erat kaitannya dengan pelaksanaan KSP di Indonesia, yang menyebabkan tumpang tindih perijinan dalam pembangunan, yang disampaikan oleh Muhammad Haidar. Contoh tumpang tindih perijinan multi sektoral yang terjadi di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Paser. Dalam pemaparannya Haidar menunjukan tumpang tindih yang terjadi di dalam Sektor Minerba, Sektor Kehutanan dan Sektor Pertanahan. Dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih perijinan ini, KSP sangat penting perannya, yaitu dengan proses sinkronisasi data IGT yang terintegrasi dengan IGD, lalu integrasi IGT terhadap IGD (proses editing dan verifikasi) dan sinkronisasi antar data IGT yang ada. “Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi juga bisa digunakan dalam pemantauan pengelolaan perijinan” ungkap Haidar.
Pemaparan terakhir disampaikan oleh Farid Yuniar dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, berkenaan dengan pemetaan batas administrasi dalam Kebijakan Satu Peta. Diawali penjelasan tentang batas negara, batas darat NKRI yaitu dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Batas maritim NKRI yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Sangatlah penting pemetaan batas negara guna mendukung pertahanan dan kedaulatan NKRI. Lalu dilanjutkan dengan penjelaskan batas administrasi daerah, kali ini ditekankan pada penetapan dan penegasan batas desa. Farid menjelaskan sepuluh tahun pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa tidak ada kemajuan yang berarti. “Hal ini disebabkan kebutuhan batas desa yang mendesak dan menumpuk, serta perkembangan teknologi, menyebabkan daerah melaksanakan sendiri penetapan batas daerah dengan metodologi yang berbeda”, imbuhnya. Karena banyaknya metodologi yang berbeda diperlukan adanya referensi satu peta untuk penentuan dan penegasan batas desa. Percepatan kebijakan satu peta menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi isu-isu mengenai batas administrasi daerah.
Paparan Farid tersebut menutup kegiatan Media Gathering & BIG’s Public Relation Capacity Building pada hari pertama ini. Pada sesi Tanya jawab, peserta antusias untuk bertanya terkait materi yang disampaikan pada hari itu. Kegiatan ini dirasakan juga sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan peserta terutama terkait bidang geospasial. Acara pun dilanjutkan dengan kegiatan hari kedua, yaitu tanggal 19 Juli 2016 yang akan menitikberatkan pada kegiatan Public Relation Capacity Building di alam. (HA/LR/TR)
