Berita Geospasial - Kegiatan akreditasi dan sertifikasi penting dilakukan di era pasar bebas terutama agar tidak kalah dalam persaingan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang semakin tinggi dewasa ini. Bertempat di Ruang Raflessia, Hotel Santika Bogor, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 dilaksanakan acara Rapat Pelaksanaan Evaluasi atas Penyelenggaraan Program Kerja Kelompok Kerja Penilai Kesesuaian Informasi Geospasial (KKPK-IG) 2016. Pada rapat yang dipimpin dan dibuka oleh Ketua KKPK-IG, Darma Tyanto Saptodewo ini disampaikan beberapa agenda KKPK IG yang telah berjalan, dan penyesuaian program terkait kebijakan pemotongan anggaran yang berimbas kepada KKPK IG yang dialami oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk di dalamnya Badan Informasi Geospasial (BIG).
Dalam pemaparan Darma Tyanto Saptodewo di depan Kepala BIG, Deputi bidang Infrastuktur Informasi Geospasial (IIG), Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) BIG dan anggota KKPK-IG, disebutkan beberapa dokumen yang telah dihasilkan selama tahun 2016, antara lain : Pedoman Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Tata Cara Akreditasi LPK, Alur Akreditasi beserta Prosedur dan Formulir Akreditasi, Skema Sertifikasi baik untuk Penyedia Jasa maupun Tenaga Profesional. "Dengan diselesaikannya dokumen-dokumen tersebut, KKPK-IG siap melaksanakan akreditasi per Juni 2016 untuk LPK Penyedia Jasa dan LPK Tenaga Profesional", ujar Darma.
Apresiasi diberikan oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono terhadap kinerja KKPK-IG sepanjang semester pertama tahun 2016. Dalam arahannya Priyadi mengatakan, "Kegiatan akreditasi dan sertifikasi ini sangat diharapkan untuk bisa cepat berjalan. Diharapkan 2017 kegiatan survei pemetaan/geospasial bisa ditangani oleh lembaga yang kompeten dan SDM yang tersertifikasi." Priyadi juga menambahkan, "Target 1000 SDM tersertifikasi sangat penting walau sulit untuk dipenuhi. Diharapkan SDM ini nantinya menjadi sumber SDM bagi pekerja IG yang mengerjakan pekerjaan IG nasional terutama di BIG".
Ketua KKPK-IG, Darma Tyanto mengatakan bahwa KKPK mendukung program penyediaan 1.000 sertifikat di bulan Oktober 2016, namun KKPK juga yakin kualitas SDM tersebut akan meningkat jika pelatihan sudah berjalan. Target akan diusahakan tercapai, tetapi dengan kondisi keterbatasan dana saat ini, kualitas belum meningkat. Target KKPK, akreditasi akan mulai berjalan Juni - Agustus sehingga diharapkan pada bulan September sudah akan tersedia 1.000 SDM tersertifikasi, dengan 50% nya merupakan konversi dari sistem sertifikasi yang sudah ada sebelumnya.
Deputi bidang IIG BIG, Adi Rusmanto menegaskan bahwa permasalahan utama dari lelang pekerjaan di BIG adalah ketidak tersediaan SDM di perusahaan IG. Keterbatasan SDM ini membuat beberapa perusahaan tidak bisa mengikuti lelang. "Alasan BIG untuk mempertahankan anggaran sudah masuk akal untuk percepatan One Map Policy (OMP), namun tetap saja kebijakan pemotongan anggaran terjadi. Renaksi masing-masing K/L sudah memasukan pekerjaan penyediaan IG yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan OMP, khusus untuk infrastruktur hanya ada di BIG," tegasnya.
Suprajaka, selaku Ketua Sekretariat Harian KKPK-IG, sekaligus Kepala PSKIG BIG mengatakan bahwa sebelum lebaran perangkat akreditasi sudah diselesaikan demi memenuhi kebutuhan tender 2017. Untuk mempercepat tersedianya SDM IG terutama untuk pemetaan skala besar, Ia juga mendorong adanya pertemuan dengan Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial (APSPIG) terkait kebutuhan SDM. Suprajaka juga memberikan opsi skema kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastuktur Data Spasial (PPIDS) yang bisa dilakukan untuk pelatihan berbasis kompetensi.
"Dengan kondisi keterbatasan dana membuat KKPK-IG harus menunda 3 dari 5 kegiatan pokok ke tahun 2017 diantaranya Akreditasi Lembaga Pelatihan, Akreditasi Produk IG dan Akreditasi Instrumen IG, tahun 2016 ini KKPK-IG akan fokus pada akreditasi LPK Penyedia Jasa dan LPK Tenaga Profesional," tutup Darmatyanto. Dengan terselenggaranya acara ini diharapkan cita-cita akreditasi dan sertifikasi bidang IG dapat segera terwujud. Tentunya dalam rangka mendukung implementasi OMP agar pembangunan nasional bisa berjalan dengan akurat dan seimbang. (DAK/LR)
