Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Bappeda Kota Sorong, dan Tim Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat mengadakan Workshop Geospasial pada Tanggal 29 Maret 2016 di Swiss-bell Hotel Sorong, dengan tema “Pemetaan desa untuk mendukung kebijakan satu desa”. Workshop dihadiri oleh perwakilan dari SKPD kota Sorong, Peserta Ekspedisi NKRI, Mahasiswa dan Perwakilan dari SLBN Kota Sorong. Hal itu dilakukan demi tercapainya cita-cita Presiden Jokowi melalui nawacita, dimana salah satunya adalah memperkuat daerah-daerah dan desa.
Workshop kali ini dibagi menjadi 2 sesi acara, yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta workshop. Sambutan pertama diberikan oleh Bappeda Kota Sorong yang diwakili Sekertaris Bappeda Kota Sorong, Onnesimus Assem. Pada sambutannya Onnesimus menyampikan terima kasih kepada BIG dan para peserta yang telah hadir, “Kami sangat mengharapkan workshop ini dapat menghasilkan satu dokumen yang lebih rinci untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan penting dalam hal pembangunan”.
Setelah sambutan dari perwakilan Bappeda Sorong, dilanjutkan dengan paparan sesi pertama oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono terkait pemetaan desa untuk mendukung kebijakan satu peta. “Tidak ada lagi perencanaan pembangunan wilayah yang tidak menggunakan peta atau informasi geospasial, Presiden Jokowi juga meminta semua perencanaan pembangunan daerah harus dipetakan dalam satu peta” ungkap Priyadi. Priyadi menjelaskan bahwa Pulau Papua menjadi fokus pembangunan di daerah timur karena pembangunan infrastruktur di Papua masih terbilang sedikit dari daerah yang lain. Apalagi dengan topografi yang sulit, Papua menjadi tantangan pemerintah dalam melakukan pembangunan di daerah perbatasan dan daerah timur Indonesia.
Priyadi juga menjelaskan penyediaan standar pembuatan peta desa akan menghasilkan peta desa dengan skala besar yang berkualitas, sehingga perencanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan tepat. Peta desa yang dibuat terdiri dari peta citra, peta sarana dan prasarana, dan peta penutup lahan dan penggunaan lahan, dan peta tematik lainnya. Kedepannya diharapkan dapat dihasilkan sistem IG pedesaan yang dapat mensinergikan data spasial untuk pembangunan, mulai dari tingkat pusat hingga desa, dan memberikan akses kepada masyarakat pedesaan terhadap data spasial untuk pembangunan desa, sehingga masyarakat pun dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan.
Setelah paparan Kepala BIG, dilanjutkan dengan serah terima cinderamata dari BIG kepada Bappeda Kota Sorong dan penyerahan Peta Atlas Taktual kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Sorong. Pada sesi kedua dilanjutkan dengan diskusi dan presentasi dari beberapa pusat yang ada di BIG. Pemaparan dilakukan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW), Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPPIG), Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT), Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA), Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial dan perwakilan (PSKIG) dari tim Ekspedisi NKRI koridor Papua Barat.
Presentasi awal pada sesi dua ini dibuka oleh PPRT yang disampaikan oleh Intan Yulia, Intan menjelaskan akan pentingnya Peta Dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Peta Dasar yang akurat sangat diperlukan dalam suatu pembangunan daerah karena sudah menjadi amanat perundang-undangan, perencanaan tata ruang”. Intan menjelaskan tentang pembuatan peta dasar dengan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) yang mempunyai tahapan dari penyiapan citra, penyimpanan data Model Tinggi Digital (DEM) sampai dengan pembuatan unsur peta dasar. Alur-alur ini harus dipenuhi agar CSRST yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Dilanjutkan dengan pembahasan batas desa oleh Fahrul Hidayat dari PPBW. Penetapan batas desa didasari oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 8/2f dan pasal 17/2 lalu dalam Permendagri No.27 Tahun 2006. “Dalam pemetaan batas desa peran partisipasi masyarakat dalam penetapan dan penegasan batas sangat penting, tetapi pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial batas desa tetap harus dilaksanakan agar semua data mengacu pada satu referensi” jelas Fahrul. BIG mendukung percepatan pemetaan batas desa, salah satunya dengan mengembangkan metode kartometrik; yaitu dengan mengekstrak segala informasi yang ada di suatu daerah dengan media peta digital maupun peta cetak. Peta yang digunakan saat ini ialah peta citra yang sudah terkoreksi orto atau sudah ditegakan agar sesuai dengan referensi nasional.
Pemaparan dari PPTRA yang diwakili oleh Satrio Jati menjelaskan tentang peran IG dalam perencanaan tata ruang. Pembangunan tanpa perencanaan dapat menyebabkan pembangunan tersebut menjadi tidak terkendali. Sesuai dengan Undang-Undang No.27 Tahun 2007 pasal 3 tentang tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. IG yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mutlak dibutuhkan dalam rangka pengendalian rencana tata ruang untuk mengidentifikasi konflik-konflik spasial. IG juga berpengaruh terhadap kualitas tata ruang, informasi geospasial yang berkualitas dapat menghasilkan produk tata ruang yang berkualitas pula. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar dalam pemetaan rencana tata ruang pada semua jenjang agar dapat terintegerasi secara nasional.
Acara dilanjutkan oleh Lettu (May.) Suyono L. Toruan yang menyampaikan hasil kerja dari tim Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat. “Ekspedisi ini bertujuan untuk agar nantinya bangsa Indonesia lebih mengenal negerinya sendiri, EKspedisi ini juga akan menverifikasi IG yang ada dan melengkapinya. Papua menjadi tujuan Ekspedisi NKRI 2016 ini karena masih banyak kekayaan sumber daya alam yang ada di Papua dan kita harus melestarikannya dan untuk membangun daerah perbatasan seperti yang dicanangkan presiden dalam nawacita”, jelas Suyono.
Tim Ekspedisi NKRI menemukan beberapa spot SDA seperti titik bencana, sumber air bersih, dan flora fauna baru yang langka. Hasil dari temuan diambil gambarnya dan disimpan dalam bentuk koordinat dan ditampilkan dalam bentuk metadata pada peta. “BIG ikut berperan besar dalam Ekspedisi NKRI seperti memberikan pelatihan kepada para Ekpedisi dan mengirim personil untuk mendampingi dan memperbaharui informasi geospasial yang ada” ungkap Wiwin selaku kepala pusat promosi dan kerjasama BIG.
Selanjutkan adalah paparan dari Florence Elfriede, dari PSKIG. Florence menjelaskan kebijakan pengembangan SDM dalam mendukung penyelenggaraan IG nasional. Strategi dan kebijakan pengembangan SDM informasi antara lain dengan penambahan kapasitas lembaga pendidikan dan latihan bidang informasi geospasial dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang IG bertaraf dunia, serta penyusunan sistem sertifikasi SMD dan Industri IG.
Sertifikasi ini dapat diperoleh oleh penyedia jasa yang telah memenuhi syarat dan diberikan oleh lembaga sertifikasi penyedia jasa yang independen yang telah diakreditasi oleh BIG. Dalam penutupnya Florence menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan IG nasional memerlukan strastegi dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis yang sangat mempengaruhi tersedianya SDM IG yang cukup jumlahnya dan handal kualitasnya.
Terakhir adalah presentasi dari PPIG yang diwakili oleh Orpa Molama, “Ina-Geoportal (Indonesia-Geospasial Portal) adalah portal geospasial Indonesia yang dibangun dengan pertisipasi berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia” jelas Orpa. Ina-Geoportal sebagai gerbang utama akses informasi geospasial yang menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, provinsi dan daerah yang menjadi mitra penghubung simpul Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Daerah yang terhubung dalam Ina-Geoportal disebut Simpul Jaringan. Diharapkan dengan adanya Ina-Geoportal ini menjadi jalan untuk keterbukaan Informasi Geospasial demi kemajuan dan pembangunan bangsa.
Melalui berbagai materi yang didapatkan peserta pada workshop geospasial ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran peserta akan urgensi dari tersedianya IG yang handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Ke depannya daerah Indonesia bagian Timur juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan ketersediaan data yang lengkap. (HA/LR)
