Jakarta, Berita Geospasial BIG - "Dukungan dan sinergi yang kuat antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam percepatan program "Kebijakan Satu Peta" (One Map Policy). Hal tersebut untuk mendukung percepatan dan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan program prioritas pembangunan nasional", demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution didepan ratusan peserta rakor pada sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Rakernas BKPRN) tahun 2015 di Hotel Borobudur Jakarta (Kamis, 5 November 2015).
Selanjutnya Darmin Nasution mengatakan bahwa saat ini, Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 yang dilaksanakan Badan Informasi Geospasial (BIG) akan selesai tahun ini (2015). Nantinya, peta RBI ini menjadi dasar dalam mendukung Penataan Ruang Nasional. Saat ini, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Satu Peta sedang difinalisasi bersama Sekretaris Kabinet dan K/L terkait. "Kami akan laksanakan rakor guna membahas harmonisasi rancangan Perpres Kebijakan Satu Peta, sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan tahun depan", ungkap Darmin. Tugas yang diemban BKPRN sangat strategis, selain perencanaan tata ruang, juga bertugas menyusun kebijakan dan pengendalian tata ruang, demikian imbuh Darmin Nasution.
Rakernas BKPRN merupakan forum penataan ruang tingkat nasional yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Tujuan Rakernas BKPRN adalah untuk menyepakati rumusan bahan agenda kerja BKPRN untuk 2 (dua) tahun ke depan (2016-2017). Keluaran yang dihasilkan dari Rakernas BKPRN adalah kesepakatan dan tindak lanjut mengenai:
1. Integrasi Nawacita kedalam Rencana Tata Ruang;
2. Penguatan Peran Lembaga Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
3. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan;
4. Pengelolaan Konflik Pemanfaatan ruang;
Keluaran dari Rakernas tersebut menjadi masukan untuk penyusunan agenda kerja lembaga Koordinasi Penataan Ruang Nasional periode 2016 - 2017.
Pembukaan Rakernas BKPRN yang bertema "Memperkuat Kelembagaan Penataan Ruang untuk mewujudkan Nawacita", ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dengan didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono.
Pelaksanaan Rakernas BKPRN tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) kegiatan utama yaitu pembukaan, sidang pleno (1 dan 2), Sidang Komisi dan Pameran. Pada Kegiatan Sidang Pleno, turut memberikan paparan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan.
Sementara itu pada Sidang Komisi terbagi dalam Komisi 1 (Tema: Integrasi Nawacita kedalam Rencana Tata Ruang ), Komisi II (Tema: Penguatan Peran Lembaga Koordinasi Penataan Ruang di Daerah), Komisi III (Tema : Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan), Komisi IV (Tema: Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Ruang). Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati, Deputi IGT BIG Nurwadjedi dan Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas, Mulyanto Darmawan hadir pada sidang komisi tersebut.
Pada kegiatan pameran, BIG menampilkan infografis mengenai Prosedur Tahapan Konsultasi (Asistensi dan Supervisi) Pemetaan Rencana Tata Ruang. Termasuk di dalamnya konsultasi Tata Ruang Tatap Muka dan konsultasi Tata Ruang Online. Selain itu disajikan juga Teknologi Pemetaan untuk Peta Dasar skala 1 : 5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Disajikan jugaBuku Geomaritim, NKRI dan Profil BIG dan Leaflet Prosedur Konsultasi Tata Ruang Online. Pada kesempatan kunjungan ke Stand BIG, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry M.Baldan mendapat penjelasan dari Kepala BIG, Priyadi Kardono yang didampingi oleh Titiek Suparwati dan Mulyanto Darmawan. Priyadi menjelaskan mengenai peran BIG pada konsultasi mengenai peta rencana tata ruang. (YI/ATM/TR)
