Jakarta, Berita Geospasial BIG - Tantangan yang dihadapi oleh penyedia SDM informasi geospasial maupun pelaku industri informasi geospasial dewasa ini tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan dalam menghadapi MEA 2015. Jasa survei pun termasuk sebagai salah satu jasa yang akan dibuka di akhir tahun 2015. Menilik hal tersebut, BIG melalui Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial tengah menyusun Roadmap Pengembangan SDM dan Industri Informasi Geospasial. Untuk itu dilakukan Pengumpulan Data Roadmap Pengembangan SDM dan Industri Informasi Geospasial di wilayah Jabodetabek.
Roadmap ini sangat dibutuhkan sebagai acuan untuk pengembangan SDM dan Industri Informasi Geospasial (IG) di Indonesia. Kajian Roadmap Pengembangan SDM dan Industri IG diharapkan mampu memberikan informasi terkait kondisi SDM dan Industri IGial nasional saat ini, dan langkah-langkah ke depannya untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan IG nasional. Salah satu cara yang dilakukan PSKIG BIG untuk pemetaan kondisi SDM dan Industri IG adalah dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner dan wawancara ke berbagai instansi, baik swasta maupun pemerintah di pusat dan daerah.
Kegiatan penyebaran kuesioner ini telah dilakukan pada akhir Juni lalu untuk instansi pusat dan akhir Juli untuk daerah. Pada 29 Juli s.d. 1 Agustus 2015, sebanyak 3 Tim BIG telah menjalankan tugas untuk menyebar kuesioner dan melakukan wawancara dengan instansi pemerintah pusat, berbagai asosiasi industri dan NGO yang berada di wilayah Jabodetabek. Berbagai instansi tersebut yang banyak bersentuhan dengan IG baik sebagai pengguna IG dasar maupun produsen IG tematik. Pengumpulan data ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang narasumber dari instansi yang telah didatangi untuk membahas mengenai kondisi SDM IG di masing-masing instansi. FGD ini rencananya akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2015.
Terdapat 30 instansi yang dilakukan wawancara yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, BNPB, LAPAN, BKD Kabupaten Bogor, BKD Kota Bogor, KPH Perhutani Bogor, BKD Provinsi DKI Jakarta,Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, Asosiasi Kontraktor Indonesia, Asosiasi Pengeboran Minyak dan Gas, PT. Pertamina, ELNUSA, SKK Migas, PTPN 4, Asosiasi Kontraktor Indonesia, INKINDO, ASKINDO, GAPKINDO, PGN, WWF, JKPP, Weatland International, CIFOR, dan LATIN.
Selama kegiatan pengumpulan data, umumnya instansi yang dikunjungi menyambut baik. Bagi instansi ini sudah faham informasi geospasial dan telah bekerjasama dengan BIG seperti KKP, LAPAN, BPN dan KLHK tidak memerlukan waktu lama. Namun, sebaliknya bagi beberapa instasi, khususnya BUMN dan asosiasi industri yang masih asing dengan istilah Informasi Geospasial (IG), diperlukan waktu tersendiri untuk menjelaskan istilah tersebut dan kegiatan apa saja yang dilakukan BIG. Kendala lain yang juga dihadapi oleh tim adalah permasalahan birokrasi di instansi, misalnya seperti lamanya waktu disposisi. Berbagai masukan mengenai kondisi SDM dan Industri IG nasional ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengembangan SDM dan Industri IG ke depannya. (Anindita/LR/TR)
