Surabaya, Berita Geospasial BIG - Istilah toponim mungkin masih kalah pamor jika dibanding batas wilayah dan tata ruang dalam dunia geospasial. Padahal, toponim atau nama rupabumi memiliki nilai yang tinggi karena berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kehidupan masyarakat modern, terutama sebagai pendukung kelancaran pelayanan publik seperti penyaluran bantuan bencana dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa toponim juga sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan informasi geospasial, terutama sebagai identitas yang khas dan menjadi pembeda dari tiap bagian rupabumi.
Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyelenggara utama Informasi Geospasial Dasar (IGD) di Indonesia pun menaruh perhatian terhadap toponim. Salah satu tugas fungsi BIG yang dilaksanakan oleh Bidang Toponim, Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang toponim. Oleh karena itu layer toponim harus ada di IGD yang dikeluarkan oleh BIG. Demikian juga dengan IG Tematik (IGT) yang dikeluarkan BIG, maupun yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) lain pasti akan menampilkan toponim dalam peta yang dibuatnya.
BIG juga berperan aktif sebagai Sekretaris dan Ketua Tim Nasional Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) di Indonesia, maka BIG secara berkala menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) di daerah. Kali ini bertempat di Surabaya pada 3-7 Agustus 2015, BIG menyelenggarakan "Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan untuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi dan Kabupaten Kota". Acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran PPNR di daerah mengenai peran PPNR dalam inventarisasi nama rupabumi buatan; meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara teori dan praktik dalam inventarisasi nama rupabumi buatan; meningkatkan pemahaman GPS; meningkatkan keterampilan personil PPNR dalam pengelolaan dan pengolahan basisdata nama rupabumi buatan. Bimtek yang diikuti oleh 84 peserta yang berasal dari PPNR Provinsi Lampung, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat tersebut menerima materi berupa teori dan praktik, terutama unsur buatan sesuai renstra Tim Nasional PNR tahun 2015-2017.
Secara resmi, acara dibuka oleh Plt. Kepala PPRT BIG, Ade Komara Mulyana pada Senin, 3 Agustus 2015. Dalam sambutannya, Ade menyatakan bahwa pembakuan nama-nama rupabumi adalah untuk tertib administrasi pemerintahan. "Sangat disayangkan, banyak nama daerah yang menggunakan nama asing", demikian diungkapkan Ade. Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota dan Pemindahan Ibu Kota menyebutkan bahwa pemberian nama daerah harus menggunakan nama lokal. "Di Karawang Jawa Barat misalnya, ada nama pemakaman yang bernama San Diego Hills Memorial Parks, ini jelas melanggar kaidah pemberian nama tempat", ujarnya.
Lebih lanjut, Ade menyampaikan bahwa ke depan harus dibangun basisdata toponim yang baik berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Sebagai gambaran, jumlah pulau yang telah dicatat nama dan koodinatnya adalah 13.466 pulau. Sementara sebelumnya diketahui terdapat sekitar 17.000 pulau. Berarti, ada sekitar 4.000 pulau yang belum dicatat nama dan koordinatnya. Bisa saja ternyata jumlah pulau dengan nama dan koordinat adalah 17.845, sama dengan tanggal Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, 17 -08-1945. Saat ini di Indonesia baru ada sekitar 100 anggota tim PPNR, padahal yang dibutuhkan lebih banyak lagi.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Timur, Suprianto dalam sambutannya menyatakan bahwa Bimbingan Teknis dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan untuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan ini dalam rangka mempercepat koordinasi antar pemerintah pusat, dalam hal ini BIG dengan pemerintah daerah. Suprianto berharap agar bimtek ini dapat dilaksanakan juga di daerah lain, supaya lebih tersosialisasi.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan praktik oleh sejumlah narasumber. Pada Selasa, 4 Agustus 2015, Prof. Bangun Muljo Sukojo dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya yang juga Ketua Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) ITS memberikan pemaparan tentang "Teori Toponim Pengumpulan Nama Rupabumi dan Manfaat Gazetir". Setelahnya, dilanjutkan dengan penjelasan umum pedoman teknis inventarisasi nama rupabumi unsur buatan: tentang kelembagaan Tim Nasional PNR oleh Endah Kastanya, Subdit Toponimi dan Data Wilayah II, Ditjen Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri dan tentang mekanisme kerja PPNR oleh Danoe Suryamihardja Ketua Pokja Pendukung Kesekretariatan Timnas PNR. Pada siang harinya acara dilanjutkan dengan pemaparan tentang "Proses Inventarisasi Data Nama Rupabumi" oleh Kabid Toponim PPRT BIG, Rizka Windiastuti dan "Pengelolaan Data Awal untuk Inventarisasi Nama Rupabumi Unsur Buatan" oleh Aji Putra Perdana staf PPRT BIG.
Untuk kegiatan praktik, pada 5 dan 6 Agustus 2015 diadakan praktik lapangan diselingi dengan penyampaian beberapa materi terkait dari BIG, diantaranya: Persiapan Praktik Lapangan; Pengenalan GPD dan Formulir oleh Efrianto Staf PPRT BIG, Input Data Lapangan dan Pengolahan Data Toponim oleh Agus Ginanjar Staf PPRT BIG serta Pengelolaan Data Toponim dan Penyusunan Gazetir oleh Hermayulis Staf PPRT BIG. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk praktik lapangan dan menyusun gazetir untuk selanjutnya dipresentasikan. Semoga dengan adanya bimtek ini, SDM PPNR di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) semakin meningkat kualitasnya sehingga bisa menularkan ilmu di tempat kerjanya sehingga terjadi percepatan pembakuan nama rupabumi untuk Indonesia dapat terwujud. Dengan diselenggarakannya bimtek toponim ini, maka implementasi toponim oleh Tim PNR Daerah semakin mengeliat sehingga pentingnya toponim semakin dipahami secara nyata oleh masyarakat luas. (ATM/LR/TR)
