Surabaya, Berita Geospasial BIG - BIG telah bekerja sama dengan ITS cukup lama. Tahun ini kerja sama tersebut dilanjutkan dengan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara BIG dengan ITS untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang informasi geospasial di wilayah Jawa Timur. Kerja sama selama ini telah diimplementasikan melalui pembangunan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) dan akan terus dikembangkan, karena BIG dalam penanganan sumber daya manusia di bidang informasi geospasial masih membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak.
Kerja sama yang dibangun tersebut tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU-IG), dimana BIG selain sebagai penyelenggara tunggal Informasi Geospasial Dasar (IGD) di Indonesia, juga memiliki tugas utama lain, yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan IG di Indonesia. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan BIG adalah menjalin kerja sama dengan sejumlah Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Swasta.
Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara BIG dengan ITS tentang Pendidikan, Riset, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Informasi Geospasial. Penandatanganannya dilakukan oleh Kepala BIG Priyadi Kardono dengan Rektor ITS Joni Hermana pada Kamis, 7 Mei 2015, di hadapan kurang lebih 200 mahasiswa dalam rangkaian acara Simposium Nasional dengan tema "Aplikasi Informasi Geospasial untuk Program Poros Maritim Pemerintah RI". Acara yang berlangsung di Auditorium Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Lantai 3 tersebut dihadiri pula oleh Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin sebagai narasumber simposium tersebut.
Ruang lingkup NKB/MoU ini meliputi: (1) penyediaan data dan informasi geospasial; (2) pemanfaatan bersama dan berbagi pakai data dan informasi geospasial; (3) penyebarluasan data dan informasi geospasial; (4) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang informasi geospasial; (5) penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait informasi geospasial; (5) pembangunan infrastruktur terkait informasi geospasial; dan (6) kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh kedua belah pihak.
NKB ini menjadi kelanjutan NKB sebelumnya ini sudah diimplementasidengan dibangunnya Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS). Dalam perkembangannya PPIDS di ITS bernama Pusat Studi Infrastruktur Data Spasial (PSIDS) dengan alamat http://psids.its.ac.id/. Kepala BIG, Priyadi Kardono di sela-sela acara simposium ini, menjelaskan bahwa BIG harus bekerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, terutama yang mempunyai jurusan atau fakultas ilmu-ilmu kebumian. Hal ini karena negeri ini masih kesulitan dalam menyiapkan SDM-IG di daerah. Kerja sama dengan perguruan tinggi ini dalam pembangunan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS). Hingga saat ini telah dibangun sebanyak 12 PPIDS termasuk di ITS ini, untuk itu BIG akan bekerja sama dengan perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia sehingga paling tidak dibangun 34 PPIDS di Indonesia. "Setiap provinsi 1 PPIDS", tambah Priyadi.
Sementara Rektor ITS, Joni Hermana dalam sambutannya berharap agar hasil dari NKB antara ITS dengan BIG dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kerja sama dengan BIG, maka tugas besar ITS untuk mencetak SDM yang andal dan kompeten di Jawa Timur bisa terbantu. Lebih jauh Joni menambahkan Simposium Nasional ini bertujuan untuk mengenalkan perkembangan teknologi ilmu geomatika terutama terkait isu terbaru terhadap masyarakat, serta mempertemukan tenaga ahli geomatika, instansi terkait, dan masyarakat umum untuk membicarakan suatu tema sehingga nantinya akan dihasilkan suatu kesepakatan atau rekomendasi.
Kesemua ini untuk memberikan bekal kepada generasi muda yaitu para mahasiswa agar mengetahui dan dapat memanfaatkan informasi geospasial untuk meningkatkan kecerdasan spasialnya. Dengan demikian penyebarluasan IG dengan sumber daya manusia IG-nya akan semakin merata di Nusantara, sehingga proses pengambilan kebijakan pembangunan di Indonesia berdasarkan pada IG yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya alamnya. (LR/TR)
