Jakarta, Berita Geospasial BIG - Banyak pihak semakin tersadarkan akan pentingnya Informasi Geospasial (IG) untuk pembangunan. Ini semua berkat kerjasama banyak pihak dalam mensosialisasikan pentingnya IG untuk mendukung proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyelenggara utama IG Dasar di Indonesia memiliki peran yang besar dalam proses tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala BIG, Priyadi Kardono, sebagai pembicara kunci dalam acara Forum antar Kementerian/Lembaga (K/L) Pengelola IG Tematik (IGT) Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ancol Jakarta pada Rabu, 23 April 2015. Acara yang mengambil tema "Arah Kebijakan Strategis BIG Mendukung Percepatan Pembangunan IGT Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" ini dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta dari Balitbang KP, para Dirjen di lingkungan KKP, Dishidros TNI AL dan instansi lainnya.
Selanjutnya Priyadi menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara maritim dengan panjang garis pantai 99.093 km, wilayah perairan 6.315.222 km², dengan wilayah perairan berdaulat 2.940.554 km², dan jumlah pulau 113.466 yang sudah ada nama dan koordinatnya. Priyadi mengungkapkan masih ada sekitar 3.000 yang harus diverifikasi supaya klaim awal sekitar 17.000 bisa cepat terealisasi. Terkait dengan batas, Indonesia berhasil menambah luas wilayah laut di Barat Daya Pulau Sumatera seluas 4.209 km². "Menambah di wilayah ini cenderung lebih mudah karena itu laut lepas Samudera Hindia, asal ada buktinya. Sementara itu yang paling susah adalah membahas batas dengan Malaysia", tandas Priyadi.
Sebelumnya Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan PesisirKKPBudi Sulistio, sekaligus Ketua Panitia, dalam sambutan pembukaanya menyampaikan bahwa acara ini merupakan sebuah forum untuk membahas IGT serta sebagai bagian dari sarana komunikasi tentang data IGT. Berbicara satu peta spiritnya adalah semangat sumpah pemuda berupa satu peta. Di tahun 2015 ini, ada 9 peta tematik yang akan dikerjakan, diantaranya adalah Potensi Habitat Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil. "Diharapkan dengan adanya acara ini, kualitas komunikasi dan akselerasi antara kebijakan dan teknik bisa berjalan dengan baik", terang Budi.
Sementara itu Kepala Litbang KP, Ahmad Purnomo, dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan ini diadakan setiap dua bulan dengan Kepala LPNK untuk berbagi informasi tentang fungsinya masing-masing supaya bisa bersinergi meraih efisiensi tentang berbagai kegiatan. "Ada cita-cita besar yang akan kita capai dan acara hari ini merupakan salah satu langkahnya", ungkap Ahmad. Litbang KP ingin punya satu pusat data tentang KKP, bahkan bisa sebagai walidata. Banyak yang harus dipersiapkan baik dari segi sistem organisasi termasuk SDM maupun data dan informasi yang dikelolanya.
BIG sebagai penyelenggara IG di Indonesia perlu mengambil beberapa arah kebijakan strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan terkait pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Oleh karena itu diperlukan data kelautan yang lengkap dan akurat melalui kebijakan sebagai berikut (1) koordinasi antar K/L dalam penyelenggaraan IGT kelautan untuk mendukung penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) perlu ditingkatkan dalam bentuk rakornas, rakorda dan rakortek, pokja dan forum antar K/L, (2) kebijakan satu peta digunakan sebagai landasan dalam integrasi data geospasial antar K/Luntuk efektifitas penyelenggaraan IGT,(3) penyususnan tata laksana integrasi IGT diperlakukan agar integrasi data geospasial berjalan dengan teratus dan sesuai standard, (4) walidata IGT pesisir dan laut perlu diperlukan agar pengelolaan data geospasial dapat dilaksanakan sesuai dengan tusi K/Lbersangkutan (5) penguatan litbang kelautan dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kualitas data geospasial pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dan (6) mari bersama menata Indonesia yang lebih baik dengan One Map Policy. (ATM/LR/TR)
