Jakarta, Berita Geospasial BIG – Peningkatan pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan kepada masyarakat sangat diperlukan. Informasi tersebut perlu disajikan dalam basis keruangan secara informatif dan mudah diakses. Untuk itu BIG turut sediakan informasi geospasial di bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan jaminan sosial tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu implementasi UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU-IG). Di dalam UU-IG disebutkan peran penting informasi geospasial dalam pembangunan nasional, diantaranya untuk mengetahui berbagai fenomena alam dan buatan manusia dan sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan nasional. Pentingnya informasi geospasial menunjukkan peranannya sebagai bentuk aset tersendiri yang tidak jauh berbeda nilainya dengan infrastruktur dan aset ekonomi lainnya sehingga diperkirakan di masa mendatang institusi dan perusahaan yang bergerak dalam informasi geospasial akan meningkat perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
Masalah yang sering timbul dari pelayanan jaminan sosial di Indonesia, sering dihubungkan dengan faktor demografi, kesehatan, kondisi ketenagakerjaan dan sosial Negara Indonesia. Kegiatan sosialisasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan jaminan pelayanan sosial ke masyarakat. Untuk membantu sosialisasi tersebut, peta yang terkait dengan demografi, infrastruktur kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia sangat dibutuhkan dalam mendukung pelayanan jaminan sosial yang baik.
Sehubungan dengan hal tersebut maka pada Jumat, 13 Februari 2014 di Kementerian Kesehatan Jakarta dilaksanakan koordinasi dan sosialisai hasil pemetaan sosial untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan jaminan sosial yang dilakukan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (Pusat PTRA) BIG, Suprajaka menjelaskan bahwa hasil kegiatan ini disajikan dalam bentuk atlas, dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi spasial dan analog bagi masyarakat umum atau publik untuk mengenal lebih jauh data yang terkait dengan pelayanan jaminan sosial di negara kita ini. Selain itu analisis dari integrasi data beberapa sektor dapat memberikan gambaran dan masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Atlas sebagai media informasi geospasial dalam perkembangannya menampilkan sebuah tampilan yang selalu mengikuti kebutuhan penggunanya. Sajian atlas dapat berupa cetakan seperti buku yang di dalamnya memuat peta yang dilengkapi dengan narasi dan gambar pendukung. Dalam bentuk digital atlas dapat ditampilkan dalam bentuk multi media dan dalam sajian web, baik web yang isinya berbasiskan grafis dapat juga web yang berbasiskan GIS, demikian disampaikan oleh Ferrari Pinem, Penanggung Jawab Teknis Kegiatan di Pusat PTRA BIG dalam paparannya. Adanya perkembangan teknologi desain grafis, multimedia, komputer, dan internet tersebut, pada ujungnya adalah agar semakin mempermudah bagi masyarakat atau pengguna untuk dapat mengakses informasi geospasial dalam berbagai tingkat kedetilannya. Kemudahan ini semakin nyata dengan lahirnya portal geospasial nasional atau dikenal dengan Ina Geoportal, demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Penyebarluasan Informasi Geospasial, Rizka Windiastuti dalam paparannya. Portal ini sebagai wahana bertukar data dan informasi geospasial. Dengan adanya portal ini akan memudahkan dalam menyampaikan informasi, serta dapat melakukan penyusunan aplikasi dengan mudah. Nantinya atlas akan dibangun dalam suatu sistem yang memungkinkan masyarakat dapat berperan aktif untuk mengisikan informasi yang dimilikinya atau disebut pemetaan partisipatif, tambah Suprajaka.
Dalam mendukung pelayanan jaminan sosial, salah satu tema yang berkembang dan sangat dibutuhkan sebagai informasi pembangunan adalah kondisi demografi dan kesehatan di Negara Indonesia, yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, BPJS yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Proses transformasi lembaga jaminan sosial tersebut meliputi PT. Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan, PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, demikian juga PT. ASABRI dan PT. Taspen akan menyelesaikan pengalihan dan pembayaran program-programnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Sasaran kepesertaan program BPJS adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dimana pelaksanaan BPJS yang dimulai bulan Januari 2014 belum serta merta sempurna menyentuh lapisan masyarakat pada awal operasionalnya.
Diperkirakan butuh lima tahun ke depan atau pada tahun 2019 pelayanan bisa mencapai seratus persen, dimana target di tahun 2014 sebanyak 121,6 juta jiwa penduduk, dan pada tahun 2019 meningkat 100 % sehingga menjadi 257,5 juta jiwa.
Data statistik yang digunakan oleh BPJS selama ini umumnya belum tergambarkan dalam peta namun masih dalam bentuk tabel atau grafik, untuk itu agar memiliki unsur spasial dan basis data yang kuat maka perlu disajikan dalam bentuk keruangan (spasial). Penyajian data statistik ke dalam bentuk peta atau atlas yang terintegrasi dalam suatu sistem informasi yang cepat dan up to date merupakan salah satu kunci dalam membuat kebijakan yang komprehensip dan sistematik dalam sebuah pembangunan.
BIG yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia, selama 6 bulan pada tahun 2014, melakukan kegiatan untuk menyajikan informasi geospasial terpadu di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, serta sosial pada level kabupaten/kota dan kecamatan hingga kelurahan. Kegiatan yang mecakup wilayah DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu ini menghasilkan dokumen dan sistem aplikasi interaktif untuk mendukung program pemerintah di bidang pelayanan jaminan sosial, serta memberikan kemudahan akses informasi geospasial bagi seluruh warga negara dan juga bagi pemangku kebijakan.
Selain itu dihasilkan juga kajian integrasi analisis spasial dan non spasial yang dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan jaminan sosial di Indonesia. Dari hasil kajian dapat diberikan beberapa kesimpulan antara lain, semakin rendah tingkat ekonomi penduduk, maka keinginan untuk menjadi anggota BPJS semakin tinggi dan masih diperlukan edukasi ke masyarakkat untuk kepesertaannya agar masyarakat paham tentang jaminan layanan sosial ini. Dengan adanya informasi layanan jaminan kesehatan dan sosial yang disajikan secara keruangan, maka akan memberikan edukasi kepada masyarakat luas, sehingga kesadaran akan jaminan kesehatan dan sosial menjadi meningkat dan masyarakat Indonesia semakin sehat dan sejahtera. (TR)
