Cibinong, Berita Geospasial BIG - Informasi Geospasial kini bukan hanya sebagai pendukung perencanaan pembangunan, namun sebagai landasannya. Hal ini dalam kerangka one map policy yang mengandung satu referensi, satu standar, satu basisdata dan satu portal.
Salah satu upaya untuk mengimplementasikannya, maka BIG menyelenggarakan seminar geospasial bertema "Peran IG Sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan" pada Rabu, 3 Desember 2014 di Aula Utama BIG, di Cibinong. Acara dihadiri oleh sekitar 60 peserta dari sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan universitas seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, IPB, UIKA dan BIG ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) tahun 2014.
Acara seminar secara resmi dibuka oleh Kepala BIG yang baru, Priyadi Kardono. Dalam sambutannya Priyadi Kardono mengatakan bahwa kebijakan "One Map (Satu Peta)" muncul pertama kali sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Kabinet 23 Desember 2010 dan dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selama ini, ada tumpang tindih terkait perijinan, misalnya ijin tambang dengan ijin perkebunan dan yang lainnya. Demikian juga di banyak daerah ada konflik batas karena beda peta yang menjadi dasar pembuatan batas wilayahnya. Itu biasanya terjadi jika di wilayah perbatasan ada potensi ekonomi, emas misalnya. Di sinilah peran BIG sebagai penyelenggara IG karena peta yang dihasilkan menjadi rujukan bersama. Oleh karena itu, para peneliti harus banyak memberikan sumbang saran dengan memberikan data dan informasi yang benar.
Sementara itu Koordinator FKK, Mualimin, dalam sambutannya mengatakan bahwa Pertemuan FKK ini untuk mendukung agenda prioritas Nawa Cita Presiden Jokowi-JK khususnya Cita No. 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkannya, memerlukan peta yang jelas, mudah diakses, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah maka dengan adanya seminar ini diharapkan menjadi hal yang positif bagi kemajuan FKK Kementerian/Lembaga.
Semua sumbangsih para peneliti geospasial baik dari BIG maupun instansi lainnya, secara sepakat turut mewujudkan cita-cita Negeri Indonesia ini. Negeri tercinta ini pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Pembangunan Nasional yang menyeluruh dan berkeadilan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
Pembangunan di negeri ini dilaksanakan secara inklusif untuk segenap komponen masyarakat baik yang di kota maupun di desa. Makna pembangunan dimaksud memberikan gambaran dimensi kewilayahan yang luas dan mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pendekatan kewilayahan ini diarahkan pada percepatan pembangunan berbasis pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan dengan memperhatikan kawasan strategis dan cepat tumbuh, pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah rawan bencana, pengembangan keterkaitan desa-kota, serta penataan dan pengolahan pertanahan.
Wilayah Indonesia khususnya daratan, selain sebagai tempat berpijak, juga merupakan tempat dimana manusia berkegiatan, baik untuk kegiatan ekonomi, sosial, belajar-mengajar, kawasan perlindungan (konservasi) dan lainnya. Daratan yang begitu banyak kegunaannya menjadikannya semakin lama semakin menyempit dan kadang tidak berdaya guna maksimal. Dalam perkembangannya selalu banyak pengalihfungsian dari daratan tersebut, contoh: pertanian menjadi permukiman. Itu wajar terjadi karena dengan bertambahnya populasi manusia maka semakin bertambah pula sarana dan prasarana yang diperlukan. Keberadaan informasi geospasial (IG) dalam suatu proses perencanaan menjadi salah satu peran penting dimana dari IG bisa diperoleh banyak informasi tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Lebih dari itu IG dapat menjadi salah satu aspek dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan dan pengembangan suatu wilayah ke depan.
Acara FKK diisi dengan paparan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para pembicara dibagi menjadi 3 (tiga) sesi. Materi yang dipresentasikan antara lain terkait tata ruang, PIPIB, dinamika SDA, hidrologi gambut, batas wilayah dan lain sebagainya. Semoga, hasil dari FKK ini bisa memberi masukan yang membangun bagi para pemangku kebijakan dan kepentingan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. (ATM/TR)
