Selasa, 05 November 2024   |   WIB
id | en
Selasa, 05 November 2024   |   WIB
Diseminasi dan Berbagai Pakai Informasi Geospasial untuk Pengelolaan Bencana Dibahas pada Pertemuan UN-GGIM-AP 2014

Denpasar, Berita Geospasial BIG - United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management for Asia and the Pasific menyelenggarakan Sidang Pleno Ketiga di Bali. Sidang ini mengangkat materi diseminasi dan berbagai pakai informasi geospasial untuk pengelolaan bencana.

Indonesia merupakan salah satu negara yang akan selalu aktif dan netral dalam acara regional atau internasional yang mendukung semua jenis kegiatan yang damai, dan hal ini menjadi salah satu komitmen Indonesia untuk semua bangsa. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan Informasi Geospasial Dasar (IGD) di Indonesia telah menempatkan banyak upaya untuk baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Saat ini Informasi Geospasial (IG) tidak hanya alat untuk pembuatan keputusan, tetapi juga sebagai alat dalam perencanaan infrastruktur dan dasar untuk pembuatan keputusan.

Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Regional Committee of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP) sebagai tuan rumah The 3rd United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management for Asia and the Pasific (UN-GGIM-AP) Plenary Meeting bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali. Pertemuan yang digelar di Bali Indonesia pada 10-12 November 2014 ini diikuti oleh 81 peserta dari 15 negara Asia dan Pasifik dan 6 organisasi internasional antara lain United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), UN-Habitat United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP), International Federation of Surveyors (FIG), International Cartographic Association (ICA), dan International Steering Committee for Global Mapping (ISCGM).

Pertemuan/sidang ini membahas kemajuan laporan yang dibagi ke dalam 3 Working Group (WG) dimana para peserta berbagai pengamalan dan tantangannya. Tema yang diusung adalah "Disaster Management: Coordination among NGIA & Other Related Organizations and Recommendations" dan sub tema adalah "Capacity Building: Case Studies in NGIAs". Selain itu Administrasi Lahan juga dibahas pada UN-GGIM-AP/UN-Habitat Global Land Tool Network Special Session. Melalui diskusi yang menarik, para peserta membuat "goals and tasks" untuk tahun depan dan mengadopsi 7 resolusi yang menegaskan kembali komitmen komite untuk memajukan rencana kerja kelompok kerja dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tantangan global dan regional. 

Titiek Suparwati, Sekretaris Utama sekaligus Plt. Kepala BIG membuka acara ini secara resmi yang disaksikan oleh Presiden UN-GGIM-AP, Li Pengde, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan Staf Ahli Bidang  Bappenas, Arifin Rudiyanto beserta para pimpinan delegasi dari negara-negara di Asia dan Pasifik dan pimpinan organisasi internasional. Dalam sambutannya Titiek Suparwati mengatakan kebijakan satu peta yang diumumkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden sebelumnya, akan dilanjutkan oleh Presiden baru, Joko Widodo. Banyak upaya telah dilakukan selama sepuluh tahun terakhir dan pemerintah Indonesia juga memperkenalkan konsep kebijakan satu peta melalui berbagai kegiatan regional dan internasional. Hal itu masih menjadi tantangan bagi kita untuk memahami dan menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan ini mewajibkan setiap informasi geospasial yang dihasilkan oleh instansi terkait untuk memenuhi satu sistem geo-referensi, satu basisdata, satu standar, dan satu portal. Terkait dengan hal ini telah dihasilkan produk yang penting dimana setiap orang dapat mengakses "Ina-Geoportal" untuk diseminasi dan berbagi pakai informasi geospasial.

"Saya percaya bahwa kita semua datang ke sini untuk melihat dan merasakan hal yang sama sebagai bagian dari masyarakat internasional, bahwa informasi geospasial, seperti isu-isu lain seperti kebencanaan, ilmu pengetahuan, olahraga, bisa membuat bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang, dimana pun mereka berasal dan siapa mereka. Informasi geospasial yang akurat dan dapat diandalkan dapat mengubah pandangan kita tentang lingkungan, masyarakat, dan tentang bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita, bencana, lingkungan, dan bagaimana kita dapat merencanakan kegiatan ini untuk generasi ke depan. BIG menawarkan solusi melalui pendekatan geospasial yang meliputi integrasi sistem referensi dan sebagai penghubung simpul jaringan informasi geospasial untuk pertukaran data geospasial" ungkap Titiek.

Penanggulangan bencana di Indonesia telah memanfaatkan informasi geospasial dan semua orang setuju bahwa ini bukan hanya masalah lokal atau nasional, tapi juga masalah regional atau internasional. Oleh karena itu, berbagi data untuk manajemen bencana di antara negara-negara atau bangsa sangat penting dan harus dibangkitkan dalam kegiatan semacam ini demi kemanusiaan, demikian dikatakan Dewa Made Indra, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

Dewa Made Indra menambahkan bahwa acara ini sangat penting dilakukan, mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Dengan adanya kebijakan satu peta yang dimulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diharapkan dapat menambah wawasan masing-masing daerah untuk berbagi informasi geospasial tentang kebencanaan dan penanggulangannya.

Dalam acara ini masing-masing negara menampilkan program-programnya dalam menangani bencana dan berbagi pakai data informasi geospasial untuk pengelolaan bencana.   Selama sidang pleno berlangsung dihasilkan juga foto hasil pemotretan dengan UAV dan di akhir meeting diserahkan bendera UN-GGIM dari Indonesia kepada Korea Selatan sebagai tuan rumah pertemuan mendatang. Direncanakan pertemuan tahun depan pada 6-9 Oktober 2015 di Pulau Jeju Korea Selatan yang berbarengan dengan Twentieth United Nations Regional Cartographic Conferences for Asia and the Pacific (UNRCC-AP). (RR/TR)