Selasa, 05 November 2024   |   WIB
id | en
Selasa, 05 November 2024   |   WIB
BIG Laksanakan Sidang Penetapan Peta NKRI 2014

Setelah Rapat Pembahasan Peta NKRI dengan Kementerian dan Lembaga terkait dilaksanakan (Berita BIG, 16 Juli 2014) maka pada Kamis, 24 Juli 2014 dilaksanakan Sidang Penetapan Peta NKRI Edisi 2014.  Sidang kali ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga terkait.  Dengan demikian Peta NKRI Edisi 2014 siap diterbitkan pada 17 Agustus 2014.

Penerbitan Peta NKRI merupakan sarana untuk implementasi kebijakan satu peta (one map policy). Dengan kebijakan tersebut diharapkan tidak akan ada lagi permasalahan dalam integrasi informasi geospasial karena sumber yang berbeda. Selain itu, kerugian waktu dan finansial yang timbul karena proses integrasi data yang tidak terstruktur juga bisa diminimalisir. Adapun kebijakan satu peta tersebut mengarah pada tersedianya satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.

Peta NKRI ini menjadi standar yang bisa dipakai oleh setiap orang dan setiap instansi yang ada di Indonesia dalam memahami wilayah yurisdiksi NKRI. Tiap tahun BIG selalu menerbitkan Peta NKRI edisi terbaru karena menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di Indonesia, seperti munculnya daerah otonomi baru, perkembangan dalam hal batas wilayah, dan lain sebagainya. Hal ini sebagai wujud kesungguhan BIG dalam menyajikan Informasi Geospasial (IG) yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sidang dipimpin langsung oleh Kepala BIG, Asep Karsidi dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari K/L terkait seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diwakili oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum (Dirjen PUM), Agung Mulyana; Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Sri Atmini; Kementerian Luar Negeri diwakili oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Oktavino Alimudin; Kementerian Pertahanan (Kemenham) diwakili oleh Haris Djoko Nugroho; Markas Besar TNI diwakili oleh Hendro Sukmono; Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Dishidros TNI AL) diwakili oleh Dede Yuliadi; Direktorat Topografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (DITTOP TNI AD) diwakili oleh Sayid Sudarmadi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diwakili oleh Mahsun. Sedangkan dari BIG hadir Sekretaris Utama, Titiek Suparwati; Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Dodi Sukmayadi; Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Yusuf Surachman Djajadihardja; Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Nurwadjedi; Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama, F. Wahyutomo; dan beberapa pejabat serta staf BIG lainnya.

Acara berlangsung dengan lancar dengan menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan ditambahkan dalam Peta NKRI Edisi Tahun 2014 antara lain: Pulau Papua digambarkan tetap sampai 142° BT; menampilkan batas wilayah yang baru dengan Filipina, Singapura, dan Timor Leste sesuai perjanjian baru yang telah disepakati; Laut China Selatan diubah menjadi Laut Tiongkok Selatan; lambang negara Burung Garuda ditempatkan pada lokasi yang berdekatan dengan simbol orientasi peta dan skala; tulisan ‘Dicetak dan Diterbitkan Oleh’ diganti menjadi ‘Diterbitkan Oleh’ sehingga K/L lain boleh mencetak peta NKRI sepanjang tidak merubah isi; perubahan nama toponim; beberapa keterangan sumber data geospasial telah disesuaikan dengan perkembangan terkini; penempatan tulisan Laut Natuna dan Laut Sulawesi disesuaikan; dan pada sumber data ditambahkan keterangan bahwa Garis Batas Satuan Wilayah Administrasi Daerah Otonom ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pada sidang disepakati juga untuk memperbaharui Peta NKRI edisi Bahasa Inggris setiap tahunnya. Selain itu disepakati juga bahwa Peta NKRI edisi 2014 akan dimuat ke dalam media elektronik dan media cetak yang dapat diakses masyarakat, diantaranya melalui Ina-Geoportal, serta didistribusikan ke seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum (nasional dan internasional) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tanda persetujuannya, para peserta sidang membubuhkan tanda tangannya di atas Peta NKRI 2014. Selanjutnya untuk peresmian dan penerbitan peta akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2014 nanti. Semoga peta NKRI Tahun 2014 ini dapat menjadi IG yang bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat luas sehingga one map policy dapat segera terwujud. (LR/TR).