Setiap tahun terutama sejak 2011, BIG sebagai penyelenggara IG selalu menerbitkan Peta Negara Kesatuan Republlik Indonesia (NKRI). Tahun 2014 ini NKRI akan diterbitkan pada 17 Agustus dengan beberapa perubahan yang terjadi selama setahun silam.
Peta NKRI merupakan peta yang menggambarkan wilayah kedaulatan NKRI yang meliputi wilayah darat maupun laut, baik berupa laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta hak berdaulat Indonesia di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Penetapan batas-batas tersebut dilakukan atas dasar sejumlah undang-undang dan instrumen hukum lainnya tentang batas wilayah Indonesia, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Di tahun politik 2014 ini, BIG kembali akan menerbitkan Peta NKRI edisi Tahun 2014 dengan beberapa perubahan dibanding peta NKRI Tahun 2013 antara lain pemekaran wilayah, perubahan nama-nama geografi dan batas wilayah. Dalam rangka updating, BIG mengadakan Rapat Pembahasan Peta NKRI edisi terbaru dengan mengundang sejumlah perwakilan dari Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, seperti Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Dishidros TNI AL), Direktorat Topografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dittop TNI AD), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan pada Rabu 16 Juli 2014 di Kantor BIG di Cibinong.
Ada beberapa hal yang dibahas terkait Peta NKRI 2014 yang nantinya akan didistribusikan oleh BIG kepada semua pihak, diantaranya menindaklanjuti Kepres No. 12 Tahun 2014, tampilan secara utuh sampai ekor di Papua Nugini sampai 151â° BT di bagian timur NKRI, pembaharuan batas ZEE RI - Filipina, pembaharuan batas RI-Singapura, pembaharuan batas RI - Timor Leste (Amandemen) serta nama Pulau Borneo.
Namun sampai akhir waktu rapat teknis pembahasan, Tim Teknis dari BIG dan K/L terkait masih belum menemui kata sepakat pada beberapa poin, terutama perlu tidaknya ekor Papua di Papua Nugini ditampilkan, sehingga Rapat Pembahasan akan dilanjutkan pada pekan depan. (ATM/TR).
